Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tiba-tiba merespon positif proyek pembangunan enam ruas jalan tol. Padahal sebelumnya, pria yang akrab disapa Jokowi itu sangat antipati dengan proyek peninggalan mantan gubernur Fauzi Bowo.

Sinyal hijau itu ditunjukkan Jokowi usai mendengar paparan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Meski belum menghasilkan satu keputusan bulat, paling tidak Jokowi sudah punya ancang-ancang seperti apa tol yang harus dimilik Jakarta seandainya proyek ini berjalan.

"Dengan catatan, tol tersebut bisa dipakai untuk busway dan untuk angkutan massal. Jadi tol tidak hanya digunakan untuk pribadi," kata Jokowi kala itu.

Keputusan itu begitu cepat diambil Jokowi. Pasalnya, sejak dilantik Jokowi selalu menolak dengan konsep penambahan jalan. Mantan wali kota Solo itu tetap memilih peremajaan dan perbaikan angkutan massal untuk mengurai kemacetan Jakarta.

Meski belum ada kata sepakat antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat dalam hal ini Kemen PU, ucapan Jokowi kala itu menuai kontroversi. Dia malah dicerca dan dianggap tidak membuat program yang pro rakyat.

"Saya tidak setuju dengan pembangunan itu, dia harusnya mengoptimalkan angkutan umum. Dia saja belum menjawab persoalan MRT," kata pengamat transportasi Agus Pambagio kepada merdeka.com, Jumat (11/1).

Agus menambahkan, penambahan ruas jalan sama dengan memangkas hak asasi manusia untuk menikmati fasilitas berkendara yang aman dan nyaman.

"Karena saya yakin pembangunan tol itu ke depannya untuk kendaraan pribadi bukan bukan untuk angkutan umum," tambahnya.

Kritik yang sama juga dilontarkan pengamatan perkotaan lainnya Marco Kusumawijaya. Dia menyarankan Jokowi melakukan uji publik terlebih dulu sebelum memutuskan setuju dengan proyek garapan bersama Kemen PU ini.

"Dia harus buat pertemuan publik seperti MRT dulu. Di situ kan ada yang pro dan kontra. Nah tapi sampai sekarang tidak, padahal proyek jelas lebih tinggi biayanya yakni mencapai Rp 42 triliun," tegas Marco.

"Jika memang bena ini memperjuangkan transparansi dan menunjukkan keberpihakan pada rakyat dia harus buat pertemuan itu," imbau Marco.

Lalu bagaimana tanggapan mitra Pemprov DKI Jakarta, Komisi B DPRD? Menurut anggota Komisi B Aliman Aat sesungguhnya proyek ini cukup baik. Namun Jokowi tampaknya masih grogi hadapi masalah macet di Jakarta.

"Secara garis besar kita setuju, tapi kenapa dia gak pernah diskusi ke kita," kata Aliman.

Dia melihat ada kebimbangan di diri Jokowi untuk menyelesaikan masalah macet di Jakarta.

"Pak Jokowi ini gak paham selesaikan masalah kemacetan, dia belum punya model dan sistem. Kemarin mengusulkan ganjil genap tapi belum ada kajian mendalam, akhirnya seperti orang bersiul. Kemudian MRT, semula membatalkan kemudian dia setuju, gitu juga 6 ruas tol," beber politikus Demokrat.

"Jadi saya lihat dia belum punya konsep tangani macet," tambah Aliman.

Dia juga heran kenapa Jokowi tak pernah duduk formal membahas proyek-proyek apa yang dibutuhkan Jakarta dengan DPRD.

"Dia memang pernah ngobrol, tapi di acara coffee morning gak ada konsultasi secara khusus ke kita. Nah karena belum jelas, tapi dia sudah lemparkan ke publik," keluh Aliman.