IDI: Jangan Longgarkan PPKM di Jakarta
Merdeka.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah ibu kota tersebut.
"Menurut saya, PPKM yang sekarang ini, mau yang Darurat atau level empat, atau apapun, jangan diperlonggar," ujar Zubairi saat dihubungi di Jakarta dilansir Antara, Jumat (23/7).
Karena menurut Zubairi, kendati angka positivity rate di DKI Jakarta sudah turun menjadi 25,7 persen dari sekitar 40 persen, tapi angka tersebut masih terbilang tinggi dan masih memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah. Positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan.
"Kata serius itu mengingat angka pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat melakukan isolasi mandiri juga cukup tinggi," ujar Zubairi.
Apalagi mengenai angka pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat isolasi mandiri itu, kata Zubairi, sempat datanya mencapai 1.152 orang. "Itu 'kan tinggi banget angkanya," tutur Zubairi.
Untuk itu, menurut Zubairi, pemerintah sudah tepat memperpanjang masa PPKM di DKI Jakarta. Selain itu, pemerintah juga tepat menambah tempat isolasi pasien COVID-19 dan fasilitas tabung oksigen di DKI Jakarta.
Langkah-langkah tersebut memang diperlukan dalam mengatasi pandemi di DKI Jakarta, yang sempat mengalami situasi darurat akibat terbatasnya kapasitas rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19.
Hingga saat ini, menurut Zubairi, pemerintah sudah lebih baik dibanding beberapa waktu lalu dalam menangani persoalan COVID-19 di Jakarta tersebut.
Ia mengatakan data COVID-19 di DKI Jakarta menunjukkan penurunan angka positivity rate selama seminggu terakhir, dari sekitar 40 persen menjadi 25,7 persen, sejak adanya PPKM Darurat.
"Data (positivity rate turun dalam sepekan terakhir) itu menunjukkan bahwa penerapan PPKM selama sepekan terakhir di DKI Jakarta mulai menunjukkan hasil," ungkap Zubairi.
Ketua Satgas COVID-19 IDI itu pun memohon dengan sangat agar masyarakat DKI Jakarta tidak menggelar aksi unjuk rasa menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), agar tidak berisiko menimbulkan klaster baru.
"Jadi amat sangat mohon jangan demo (unjuk rasa), karena datanya menunjukkan Jakarta sedang bagus. Jadi tidak ada alasan untuk demo (menolak PPKM) karena hasilnya baik," ujar Zubairi.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Isnawa mengatakan, BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.
Baca SelengkapnyaElektabilitas PDI Perjuangan memang masih di paling atas dengan angka 19,1 persen, tetapi terus alami penurunan dari survei sebelumnya.
Baca SelengkapnyaKarena karakter dari putra bungsu Presiden Joko Widodo dinilai membuat masyarakat Maluku terpukau.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, sentimen positif terhadap Ganjar-Mahfud lebih besar ketimbang Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaSurvei LSI Denny JA yang mengusung tema "Di Ambang Pilpres Satu Putaran Saja" ini dilakukan pada periode 16-26 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaKenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya