Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

ICW minta PN Jaksel eksekusi putusan KIP soal dana BOS

ICW minta PN Jaksel eksekusi putusan KIP soal dana BOS ilustrasi. merdeka.com/Arie basuki

Merdeka.com - Indonesian Coruption Watch (ICW) meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekusi putusan Komisi Informasi Publik (KIP). Permohonan ini terkait transparansi dokumen surat pertanggung jawaban dana BOS, dan BOP pada tahun 2007, 2008 dan 2009 di lima SMP Negeri Jakarta.

ICW menilai lima sekolah yaitu, SMPN 190 Jakbar, SMPN 95 Jakut, SMPN 84 Jakut, SMPN 67 Jaksel, SMPN 28 Jakpus berkewajiban memberikan salinan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) dan keuangan lain termasuk kwitansi juga Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) terkait pengelolaan dana BOS dan BOP tahun 2007, 2008 dan 2009 di sekolah tersebut.

"Padahal dengan adanya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang dikelola badan publik seperti sekolah," ujar kuasa hukum ICW, David Tobing kepada wartawan di PN Selatan, Selasa (4/9).

David menjelaskan bahwa permohonan eksekusi didasari oleh peraturan MA No 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Selain itu hal tersebut juga dilakukan ICW setelah mendapatkan surat keterangan dari KIP pada bulan Juli 2012 bahwa pihak Kepala Dinas Pendidikan dan 5 kepala Sekolah SMP Negeri tersebut tidak melakukan upaya hukum atau putusan tersebut atau Inkracht.

"Tapi nyatanya mereka tidak melaksanakan putusan tersebut dan tidak mengajukaan perlawanan hukum," kata David.

Lebih lanjut David mengatakan, pihaknya akan meminta eksekusi ke Pengadilan Negeri tempat sekolah itu berada yang nantinya pengadilan akan memanggil setiap kepala sekolah. Ia juga berharap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, segera memproses dan memanggil pihak sekolah tersebut.

"Keputusan KIP ini akan dimintakan pelaksanaannya kepada yang diminta KIP, kalau tidak mau juga akan ada eksekusi paksa. Kita harapkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, segera memproses dan memanggil, kita meminta pimpinan Kadis dan gubernur untuk memerintahkan anak buahnya," tandasnya.

Seperti diketahui, kronologi kasus ini bermula saat ICW meminta dokumen di lima SMPN Jakarta bahwa ada dana BOS untuk anak miskin yang tidak dilaporkan. Dana itu antaranya pada 2007-2009. Tidak hanya itu, ICW juga sempat melaporkan kasus ini melalui INSP Pemda dan dinyatakan tidak ada pelanggaran. Namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada pelanggaran prosedur.

ICW juga sudah melakukan gugatan sengketa informasi ke KIP. Komisi Informasi mengabulkan permohonan ICW. Namun hingga kini putusan tersebut belum juga dieksekusi.

"Kami butuh untuk APBS, kami butuh laporan keuangan sekolah, SPJ sekolah yang isinya kwitansi, kalau dokumen kami miliki, kami akan melakukan investigasi, dan kalau ada pelanggaran kami akan melaporkan kepenegak hukum," papar Febri Hendri Divisi MPP ICW kepada wartawan.ICW ajukan eksekusi putusan KIP dana BOS di lima SMP Jakarta.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
ICW Desak Jokowi Tunda Kepres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK

ICW Desak Jokowi Tunda Kepres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Kata Cak Imin soal Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Bawaslu Jelang Pemilu 2024

Kata Cak Imin soal Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Bawaslu Jelang Pemilu 2024

Cak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.

"Cak Imin: Digosok Supaya Milih yang Lain? Coblos AMIN untuk Keselamatan!"

Suara rakyat dalam menentukan pemimpin juga menjadi pilihan untuk merubah nasib ke depan.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Pak Jokowi Sudah Saya Ingatkan Berkali-Kali, Jangan Berpihak Meskipun Anakmu Maju

Cak Imin: Pak Jokowi Sudah Saya Ingatkan Berkali-Kali, Jangan Berpihak Meskipun Anakmu Maju

Cak Imin mengaku sudah berkali-kali mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak berpihak meskipun anaknya Gibran maju Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Diiringi Selawat, Cak Imin Coblos di TPS 023 Kemang Jaksel

Diiringi Selawat, Cak Imin Coblos di TPS 023 Kemang Jaksel

Pantauan merdeka.com, Rabu (14/2) pukul 08.00 WIB, Cak Imin yang datang bersama istri, anak, dan pendukungnya diiringi selawat.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.

Baca Selengkapnya
Isu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo

Isu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo

Gibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.

Baca Selengkapnya