Merdeka.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta jajarannya untuk mendukung kebijakan kendaraan listrik yang bebas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

"Contoh kecil saja, ada kebijakan yang harus kita dukung misalnya kendaraan listrik," kata Heru saat memberi sambutan dalam acara Talkshow Transisi Jakarta menjadi Kota Bisnis Berskala Global dalam Menghadapi Resesi Ekonomi di Jakarta Internasional Equistrian Park (JIEP) Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (17/5).

Meskipun kebijakan tersebut membuat pemilik kendaraan listrik tak memberi pemasukan ke DKI Jakarta, Heru meminta jajarannya untuk mencari sumber pendapatan lain.

"Kalau kendaraan listrik itu kan berarti non pajak. Artinya apa? berkurangnya pajak kendaraan. Kita harus mencari alternatif pendapatan lain bagi Jakarta sehingga pendapatannya minimal tetap seperti ini," ujar Heru.

Kendaraan Listrik Bakal Dibebaskan Pajak Tahunan

Diberitakan sebelumnya, pemerintah tengah mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) hingga mengurangi jumlah polusi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan insentif ke masyarakat yang akan membeli mobil listrik dan motor listrik.

Insentif yang diberikan yaitu subsidi hingga Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik dan Rp8 juta untuk pembelian motor listrik.

"Pemerintah sekarang dan dalam tahap finalisasi begitu, untuk memberikan insentif terhadap pembelian mobil atau motor listrik. Insentif akan diberikan kepada pembeli yang membeli mobil atau motor listrik yang mempunyai pabrik di Indonesia," ujar Agus.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan, penghapusan pajak kendaraan listrik juga diperlukan agar produsen tidak kabur ke Thailand. Mengingat, negeri Gajah Putih tersebut merupakan kompetitor utama Indonesia.

"Dengan ditambahkannya pajak kendaraan bermotor daerah sebesar 12,5 persen kita tidak kompetitif dibandingkan Thailand. "Kalau tidak (dihapus), elektrifikasi otomotif lari (ke) Thailand," ujar Airlangga.