Heru Budi Pastikan Tak Ada Pembebasan Lahan Lagi untuk Sodetan Ciliwung

Kamis, 2 Februari 2023 15:12 Reporter : Lydia Fransisca

Merdeka.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengungkapkan, masih terdapat beberapa lahan yang harus dibebaskan untuk pembangunan proyek sodetan Kali Ciliwung. Hal itu dikatakan Ida saat rapat terkait pembebasan tanah untuk tahun anggaran 2023 pada Rabu (2/1) kemarin.

"Itu kemarin hasil pembicaraannya ada kebutuhan pembebasan lahan terkait dengan ada penyeberangannya Pak. Hanya beberapa bidang sih yang harus dibebaskan," kata Ida.

Terkait hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberi penjelasan. Ia memastikan tak ada pembebasan lahan lagi yang dilakukan.

"Oh gini, di ujung sodetan itu, karena sodetannya kalinya kita lebarin, maka jembatannya, kan tadinya lebarnya 15 meter misalnya. Jembatannya 15 meter, kalau kalinya dilebarin jadi 20-30 (meter), kan jembatannya harus kita panjangin di ujung," kata Heru saat ditemui di Jakarta Utara, Kamis (2/2).

"Enggak (ada pembebasan lahan lagi). Kalau yang ini ya, saya lihat di Ciliwung, sudah (dibebaskan). Tinggal melebarkan saja, orang ada jalan," tambah Heru.

Maka dari itu, Heru kembali menegaskan bahwa tidak akan ada pembebasan lahan yang akan dilakukan.

"Enggak (ada pembebasan lahan lagi)," katanya singkat.

2 dari 2 halaman

Sebelumnya, merdeka.com menengok proyek sodetan kali Ciliwung. Dalam kesempatan tersebut, kami bertemu dengan Mardjono, salah satu warga terdampak proyek penanganan banjir tersebut.

Mardjono mengungkapkan, proyek ini akhirnga hanya mengambil lahan empat bangunan, yang terdiri dari satu musala Al-Makmur dan tiga rumah warga milik Tukidjo, Aminah, dan Atik Surati.

"Karena kita udah punya dua musala, udah punya. Musala yang lama Al Makmur yang kena. Akhirnya uangnya dikasihkan ke Musala Al Hidayah. Dan sisanya buat ambulans warga. (3 rumah warga), Ganti untung, mereka bisa beli rumah lagi yang lebih bagus dibandingkan rumah di pinggir kali," jelasnya.

Mardjono menggambarkan konsep kompensasi warga, setidaknya bisa mendapat tiga kali lipat dari harga normal bangunan. Dengan perhitungan detail yang baik, bahkan sambil berkelakar, ia juga mau digusur kalau konsepnya seperti itu. Meski dia tak menyebutkan berapa ganti untung didapat warga.

"Mau dong, semua rata-rata mau. Asalkan diganti untung bisa beli rumah lagi. Walaupun di Condet, atau Kramat Jati, atau Melipir ke Bekasi. Jadi asalkan gitu ya mau," ucapnya.

Ia juga bercerita, saat dirinya diminta pindah, ia tak menolak. Sebab, ia hanya mengontrak sehingga persoalan hanya terjadi dengan pemilik kontrakan.

"Tapi, awal tahun sejak ada imbauan buat pindah. Terus ya udah langsung digusur, mungkin sudah ada deal dengan pemiliknya kan," ucapnya.

Sepengetahuannya, warga yang terpaksa pindah dari kontrakan tersebut ditawarkan menghuni Rusun Cipinang Besar Utara dengan tawaran tiga bulan awal gratis. Namun, dirinya enggan menerima tawaran tersebut dan memilih pindah kontrakan. [ray]