Dilaporkan Warga

Sebelumnya warga melaporkan pembangunan proyek perkantoran di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur karena diduga menggunakan BBM jenis solar bersubsidi.

Dalam aduan warga pada aplikasi Jakarta Kini (Jaki) dengan nomor JK2211280276 disebutkan bahwa proyek tersebut dilaporkan menggunakan solar bersubsidi untuk kebutuhan pembangunan.

"Diduga menggunakan BBM Solar ilegal atau bersubsidi yang seharusnya hanya digunakan masyarakat miskin," tulis pelapor dalam aduannya melalui Jaki, yang dibuat pada Senin (28/11).

Menurut pelapor pembangunan gedung perkantoran itu seharusnya menggunakan solar yang diperuntukkan khusus industri dengan harga khusus, bukan BBM bersubsidi dari pemerintah.

Dalam laporannya itu pelapor juga meminta Pemprov DKI Jakarta dan pihak kepolisian segera mengecek dugaan penggunaan BBM subsidi yang digunakan untuk pembangunan gedung.

"Mohon untuk Pemprov DKI Jakarta dan pihak kepolisian segera mengecek penggunaan BBM digunakan," ujar pelapor melalui Jaki.

Berdasarkan riwayat penanganan laporan Jaki, aduan warga sudah diterima pihak Kelurahan Bidara Cina dan diteruskan kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan (Citata) DKI Jakarta.

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, pada Kamis, mengajukan pemindahan laporan karena mereka menyebut pengaduan masyarakat itu bukan kewenangan pihaknya. Laporan itu pun diteruskan ke petugas piket Biro Pemerintahan DKI.

Dari laporan Biro Pemerintahan, akhirnya bertuliskan bahwa laporan tersebut sedang dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Bahkan mereka pun juga akan meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk penanganan masalah penyalahgunaan BBM bersubsidi itu.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Ahsanul Muqaffi saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aduan warga terkait dugaan penggunaan BBM subsidi tersebut.

"Terima kasih informasinya, segera ditindaklanjuti. Setahu saya terkait perizinan BBM, subsidi tidak dikeluarkan oleh kepolisian," kata Ahsanul Muqaffi di Jakarta, Selasa (29/11). [gil]

Baca juga:
Tolak UMP DKI Naik 5,6 Persen, Buruh akan Demo Depan Balai Kota Selama Sepekan
Jajaran Direksi Dirombak, Ada Apa dengan Jakpro
UMP DKI Hanya Naik 5,6 Persen, KSPI: Heru Budi Tak Berempati pada Buruh
Berapa Tarif Sewa Kampung Susun Bayam yang Akan Dibebankan ke Warga?
DPRD Yakin APBD DKI 2023 Akan Terserap Maksimal, Heru Dapat Dukungan Pemerintah Pusat
Golkar Minta Heru Budi Kunjungi Semua Fraksi DPRD DKI: Kami Rindu Dikunjungi Gubernur
Heru Budi Rombak Direksi BUMD, DPRD DKI Nilai Objektif dan Berbasis Kinerja