Merdeka.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumpulkan pejabat pemerintah provinsi (Pemprov) pada Senin (28/11) di Ruang Rapim Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Agenda rapat, membahas perekonomian Jakarta di 2023 hingga Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Terkait dengan nanti di 2023, konsep ke depan nanti dijelaskan dan ada beberapa poin lagi. Berikutnya adalah terkait dengan kita mengatasi kegiatan 2023 terkait dengan ekonomi dan lain-lain," kata Heru saat membuka rapat.

Dalam rapat, tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mendiskusikan tiap kegiatan yang diambil ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terlebih dahulu.

"Berikutnya saya meminta kepada rekan-rekan OPD kita memiliki sistem terkait dengan penganggaran sehingga nanti kegiatan OPD itu. Jika ada hal yang perlu didiskusikan, ke TAPD dulu ya, jadi jangan sendiri-sendiri," tambah Heru.

Heru juga akan membahas data-data kependudukan dan KJP.

"Berikutnya adalah saya nanti akan juga membahas terkait dengan data-data dinas kependudukan. Terus berikutnya adalah terkait dengan data KJP," kata Heru.

Adapun sudah dimulai sejak 10.50 WIB hingga 13.00 WIB. Sebelum rapat, peserta rapat yang terdiri dari kepala dinas dan OPD diminta untuk mengumpulkan alat komunikasi. Tujuannya, agar rapat dapat berjalan dengan lancar.

Adapun beberapa peserta rapim yang telah hadir adalah sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan;

2. Asisten Perekonomian dan Keuangan;

3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

4. Asisten Kesejahteraan Rakyat;

5. Inspektur;

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);

7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD);

8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

9. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang atau Jasa (BPPBJ);

10. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda);

11. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

12. Kepala Dinas Bina Marga;

13. Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;

14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

15. Kepala Dinas Sumber Daya Air;

16. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian;

18. Kepala Dinas Pendidikan;

19. Kepala Dinas Kesehatan;

20. Kepala Dinas Sosial;

21. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;

22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

23. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan;

24. Kepala Dinas Perhubungan;

25. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.