Merdeka.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan, program rumah DP 0 rupiah tetap berjalan. Kendati tak dianggarkan pembangunannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2023.

"Itu (Rumah DP 0) kan B2B (Business to Business) kan, Sarana Jaya, tetap jalan," kata Heru ditemui usai meresmikan Rumah Digital untuk Disabilitas yang berlokasi di Jalan Teluk Betung, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (4/11).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko memastikan, alokasi anggaran untuk program hunian DP 0 rupiah memang tidak menggunakan APBD DKI Jakarta.

"Secara prinsip pembangunan unit hunian DP 0 rupiah tidak menggunakan dana APBD tetapi dibiayai oleh pengembang (bisa BUMN, BUMD atau pihak swasta)," kata Sarjoko kepada wartawan, dikutip Kamis 3 November 2022.

Sarjoko menyampaikan bahwa rumah DP 0 rupiah dijalankan dengan dana dari pengembang yakni Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI melalui pos pembiayaan. Dia menyebut BPKD lah yang bakal mengajukan anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR). FPPR ini saja yang akan mendapatkan alokasi anggaran dari Pemprov DKI.

"Yang disediakan oleh Pemprov DKI melalui APBD adalah dana FPPR yang merupakan investasi non permanen sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian milik melalui skema perbankan," jelas dia.

Sarjoko mengatakan bahwa tahun ini pihaknya mengusulkan dana sebesar Rp176,01 miliar untuk program rumah DP 0 rupiah. Namun, kata dia anggaran itu untuk FPPP.

Nantinya, dana FPPR ini akan diberikan kepada penerima manfaat program rumah DP 0 rupiah untuk kemudian dimasukkan dalam pos Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.

"Dana FPPR yang sudah dikelola oleh BLU Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar Rp550 miliar, dan sudah tersalurkan sebanyak Rp254, 8 milIar untuk 948 penerima manfaat program DP nol rupiah," katanya.

Reporter: Winda Nelfira

Sumber: Liputan6.com.