Merdeka.com - Pemberian sanksi berupa tilang bagi pelanggar sistem ganjil genap akan mulai diberlakukan hari ini. Setiap mobil dengan pelat yang tidak sesuai dengan tanggal operasi akan dikenakan denda sebesar Rp 500 ribu.

Namun, berdasarkan aturan, ada beberapa kendaraan yang tidak terkena aturan ganjil genap, salah satunya kendaraan milik media massa. Akan tetapi, ada klasifikasi kendaraan milik media massa yang tidak akan terkena sistem ini.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Sigit Wijiyatmoko menjelaskan aturan ganjil genap tidak berlaku hanya untuk kendaraan media massa bersatelit untuk liputan siaran langsung. Menurutnya, kebijakan ini akan berlaku selama sistem ganjil genap masih diterapkan di Jakarta.

"Untuk mobil media yang tidak terkena aturan ganjil genap hanya mobil satelit yang untuk liputan siaran langsung. Sedangkan mobil pendukung atau operasional lainnya tetap terkena aturan ganjil genap," kata Sigit kepada merdeka.com, Senin (29/8).

Sedangkan, kata Sigit, kendaraan operasional pendukung yang hanya memuat logo media atau atribut tertentu tetap akan dikenakan denda jika kedapatan melanggar aturan ganjil genap. "Untuk yang hanya bermodal striker tetap diterapkan aturan ganjil genap. Hanya mobil yang ada satelitnya yang dikecualikan," terang Sigit.

Sebagai informasi, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 164 Tahun 2016, kendaraan yang tidak terkena sistem ganjil genap di antaranya mobil dinas Presiden RI, Wakil Presiden RI, pejabat lembaga tinggi negara dengan pelat RI, serta kendaraan pengawalnya.

Tak hanya itu, kendaraan pelayanan publik atau instansi pemerintah seperti mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil angkutan umum (pelat kuning), angkutan barang, dan sepeda motor juga tidak akan terkena aturan ganjil genap.

Khusus untuk angkutan barang, diperbolehkan melintas di jalur ganjil genap asalkan sesuai dengan waktu operasional sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 5148 Tahun 1999 tentang penetapan waktu larangan melintas bagi mobil barang.