Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta tetap akan memberikan dana hibah kepada daerah penyangga Jakarta, meski menggunakan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Ahok mensyaratkan daerah yang akan mendapatkan bantuan harus memiliki Detailed Engineering Design (DED) yang jelas.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, tidak ada masalah jika Bekasi dan Tangerang meminta dana hibah selama DED kedua kota tersebut jelas.

"Seperti Kota Tangerang, dia mau minta Rp 1,2 triliun. Kami kasih selama DED nya ada. Jadi prinsip kebijakan DKI sekarang, kami memperluas wilayah tapi bukan kekuasaan melainkan tanggung jawab," jelas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/3).

Menurutnya, banyak program prioritas pemerintah daerah saat ini yang harus bersinergi dengan daerah sekitar seperti permasalahan transportasi, banjir dan macet harus saling melengkapi. Padahal keuangan daerah penyangga terbatas. Keterbatasan ini perlu mendapatkan suntikan dari Pemprov DKI Jakarta.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mencontohkan, belum terealisasinya pembangunan jalan inspeksi Daan Mogot. Menurutnya, pembangunan ini tertunda karena akan sia-sia bila tidak sampai ke Tangerang.

"Terus Lebak Bulus dibongkar, harus ada Terminal Pondok Cabe, Tangsel. Kalau kami enggak mau bagusin jalan ke situ kami juga yang menderita. Toh orang yang kerja di Jakarta rata-rata tinggal di daerah-daerah mitra," jelasnya.

Selain itu, akses penghubung antara Kota Bekasi dengan Jakarta dinilai Ahok perlu kesepakatan dan kerja sama kedua belah pihak.

"Misalkan kami mau lebari jalan tembus ke Bekasi. Kalau Bekasinya enggak mau percuma kayak putus. Kami mau bikin seolah-olah wilayah ini tanpa batas. Jadi kamu nggak ngerasa wilayah berbatas, kecuali ada papannya," tambah suami Veronica Tan ini.

Ahok menegaskan, walaupun Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan kepada kawasan mitra, bukan berarti Jakarta menjadi penguasa daerah mitra. Ahok menegaskan, hal ini merupakan bentuk kerja sama serta tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah Daerah Jakarta.

"Kewajibannya kami ambil. Kekuasaanya nggak. Selama ada pertanggungjawaban, kami akan bantu," tutupnya.