Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap orang Betawi jeli membaca tren perubahan seusai pandemi Covid-19 nanti. Pandemi bakal berdampak jangka panjang di berbagai bidang kehidupan. Karena itu, penting bagi masyarakat Betawi untuk membaca tren perubahan tersebut.

Harapan itu disampaikan Gubernur Anies sebagai pembicara kunci sekaligus membuka secara daring Kuliah Umum Perkumpulan Gerakan Kebangkitan Betawi (Gerbang Betawi) bertema 'Prospek, Peluang, dan Solusi Masyarakat Betawi dalam Peningkatan Ekonomi, Pengaruh Politik, dan Kompetisi Global', pada Jumat (22/1).

Menurut Anies, masyarakat Betawi sejak Sumpah Pemuda 1928 hingga kini sudah membuktikan diri sebagai simpul pengikat kebersamaan dan nasionalisme bangsa.

“Jadi, dalam kedudukannya di Jakarta, masyarakat Betawi itu (sebenarnya) fasilitator dan penjahit Indonesia,” ujar Anies.

Untuk dapat membaca tren perubahan, masyarakat Betawi harus menjadi masyarakat yang tak pernah berhenti belajar. Learning society harus melekat kuat pada masyarakat Betawi, tegas dia.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Gerbang Betawi dr Ashari menyampaikan sejumlah kerja ekonomi, politik, dan pendidikan yang diusung perkumpulan kaum intelektual Betawi itu dalam beberapa tahun ke depan. Antara lain pembentukan baitul mal, yang akan memberikan pinjaman kepada masyarakat kecil, menghimpun para pengusaha Betawi dalam wadah 'Juragan Betawi', dan mendorong berdirinya sekolah demokrasi bagi kaum muda Betawi.

Kuliah Daring Gerbang Betawi edisi perdana 2021 ini menampilkan dua pemateri, yakni anggota DPRD DKI Jakarta H Purwanto dan Dewan Pakar Gerbang Betawi N Syamsudin Ch Haesy. Yang dimeriahkan pembacaan sajak oleh budayawan Betawi Yahya Andi Saputra.

Akses Buat Masyarakat Betawi

©2021 Merdeka.com

Purwanto yang biasa disapa Bang Pur menekankan pentingnya masyarakat Betawi memanfaatkan kesempatan berkiprah di partai-partai politik sehingga berpeluang ikut menentukan arah kebijakan publik khususnya di Jakarta sebagai masyarakat inti ibukota.

“Sudah saatnya orang Betawi menjadi subyek, bukan sekadar obyek politik,” kata Purwanto bersemangat.

Kalau perlu, kata dia, ada kuota calon anggota legislatif buat orang Betawi di partai politik, seperti halnya kuota buat perempuan di parlemen nasional. Regulasinya bisa diatur lewat peratuan daerah (perda) atau peraturan gubernur (pergub), sehingga ada landasan hukumnya.

Misalnya, kuotanya sebesar 30 persen. Soal persentase itu bisa didiskusikan lagi ke depan, yang terpenting pemerintah mesti memberikan perlindungan atas hak-hak politik orang Betawi di Jakarta.

Kembali ke Kearifan dan Kecerdasan Lokal

Sementara N Syamsudin Ch Haesy, yang akrab disapa Bang Sem, berpendapat saat ini ada sejumlah persoalan jika bicara soal politik orang Betawi. Salah satunya, kegamangan ketika kontestasi politik ternyata berakhir dengan antiklimaks, tidak sesuai dengan harapan. Hal itu diperburuk dengan konsep otonomi daerah yang masih membingungkan. Di satu sisi, otonomi daerah membawa angin segar desentralisasi, tapi di sisi lain pemilihan pemimpin daerah justru diproses oleh partai politik dengan pendekatan sentralisasi.

Belum lagi ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi akibat nano monster Covid-19. Ketidakpastian itu bukan hanya melanda Indonesia, tapi juga dunia. “Pada saat bersamaan, Covid-19 merontokkan kapitalisme dan sosialisme di dunia, sehingga konsep globalisasi harus dikaji ulang,” papar Bang Sem. Apalagi Covid-19 juga mengubah bonus demografi dunia menjadi petaka demokrasi.

Jadi, lanjut Bang Sem, tantangan buat Betawi, Indonesia, dan masyarakat internasional ke depan adalah bagaimana melindungi biosfir masing-masing dari kompleksitas masalah akibat pandemi. “Nano monster itu hanya bisa dikalahkan dengan nano teknologi,” tegasnya.

Tentang Betawi sendiri, Bang Sem menilai ada persoalan eksistensi yang selama ini berjalan secara alami dan secara tidak langsung 'merugikan' orang Betawi. Yakni kecenderungan orang Betawi untuk menikah dengan suku lain seperti terungkap dalam sejumlah penelitian. “Banyak anak mereka kemudian enggak mau lagi mengaku sebagai orang Betawi,” ujarnya sambil terkekeh.

Bang Sem berpendapat orang Betawi mesti menilik kembali kearifan dan kecerdasan lokal yang diajarkan tetua mereka, para engkong dan kumpi. “Cuci tangan di padasan yang dulu dilakukan mereka, di masa pandemi kini jadi sesuatu yang wajib dilakukan,” bilang Bang Sem. Demikian juga dalam politik, Bang Sem mengajak untuk belajar dari role model politisi orang Betawi, seperti MH Thamrin, Ridwan Saidi, hingga Mahbub Djunaidi.

Bang Sem setuju Gerbang Betawi mendirikan semacam sekolah demokrasi agar orang Betawi memiliki bekal dalam mengisi posisi-posisi penting di legislatif dan eksekutif. Juga sekolah bisnis untuk menciptakan para intelektual berkompetensi tinggi. Namun, dia mengingatkan, semua itu tidak boleh lepas dari tarikan napas orang Betawi yang dalam kesehariannya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya.

“Jadi yang harus dimiliki orang Betawi ke depan adalah kemampuan membaca perubahan. Modalnya sudah diajarkan oleh para kumpi. Ilmu menjadi cahaya, sementara transformasi dilakukan dengan ghiroh dan gairah. Kuatkan pendidikan, berikan akses pada modal, akses politik, dan yang terpenting harus sehat,” pungkas Bang Sem.