Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi DKI Jakarta. Buntut pelaksanaan rapat paripurna interpelasi formula E.

Tujuh fraksi menyatakan menolak interpelasi. Mulai dari Gerindra, NasDem, PAN, PKS, PPP-PKB, Demokrat dan Golkar. Mereka akhirnya mengadukan tindakan Prasetio ke BK pada Rabu (29/9). Fraksi Golkar DKI meyakini, sampai kapanpun interpelasi terhadap Anies Baswedan tidak akan pernah terjadi.

"Kalau melihat komposisinya. Tujuh fraksi menolak. Kalau dilakukan paripurna lagi membahas interpelasi pasti tidak akan kuorum dan tidak terjadi (interpelasi)," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco kepada merdeka.com, Sabtu (1/10).

Basri menyindir sikap Prasetio saat rapat paripurna yang hanya dihadiri dua fraksi yakni PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam pandangannya, Prasetio tidak 'konsisten' melakukan pelanggaran.

"Di satu sisi mengikuti tata tertib, di sisi lain justru melanggar," katanya.

Menurutnya, sikap Prasetio seperti dagelan politik. Menjadi bahan tontonan publik. "Jadi bahan tertawaan publik," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan siap hadapi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi DKI Jakarta, terkait laporan yang dilayangkan ketujuh fraksi buntut pelaksanaan rapat paripurna interpelasi Formula E.

Untuk diketahui tujuh fraksi menolak adanya interpelasi adalah Gerindra, NasDem, PAN, PKS, PPP-PKB, Demokrat dan Golkar, yang pada akhirnya mereka mengadukan tindakan Prasetio ke BK pada Rabu (29/9) kemarin.

"Saya siap memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi DKI Jakarta," kata Prasetio seperti dikutip dalam akun instagramnya, Kamis (30/9).

Karena, Politikus PDIP itu mengklaim bahwa tidak pernah melanggar aturan dan selalu menggunakan hak dan kewajiban sesuai aturan, selama menjabat sebagai Ketua DPRD.

"Saya meyakini bahwa setiap palu yang saya ketuk untuk memutuskan sesuatu telah sesuai aturan," jelasnya.

Prasetio juga mengungkapkan, pelaksanaan rapat paripurna yang mengagendakan usulan hak interpelasi Formula E kepada Gubernur Anies Baswedan pada Selasa (28/9) lalu, telah sesuai aturan.

Sebagaimana dalam Pasal 133 Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menafsirkan dengan jelas bahwa Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.

Lalu, pada ayat 2 di Pasal yang sama mengatakan, usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan, santun, dan kepatutan sesuai kode etik.

"Atas dasar ketentuan tersebut, saya mengakomodir usulan untuk mengagendakan rapat paripurna penyampaian penjelasan anggota dewan pengusul secara lisan atas hak usul interpelasi dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus)," tuturnya.

Padahal, Prasetio mengungkap ketika Rapat Bamus juga ikut dihadiri para perwakilan fraksi yang menolak interpelasi. Namun saat rapat tidak ada satu pun dari fraksi yang menolak mengajukan keberatan, sehingga agenda interpelasi dimasukan ke dalam rapat paripurna.

"Sampai pada akhirnya disetujui untuk diagendakan dalam forum, tidak satu pun dari mereka yang mengemukakan pendapat hingga akhirnya saya mengetuk palu penutup rapat," ujarnya.

"Padahal kita tahu bersama bahwa seluruh pendapat, pernyataan, atau argumentasi apapun baiknya disampaikan dalam meja resmi rapat DPRD Provinsi DKI Jakarta, bukan di meja makan," tambahnya.