Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Golkar DKI Harap Pj Gubernur Paham soal Anggaran hingga Masalah Jakarta

Golkar DKI Harap Pj Gubernur Paham soal Anggaran hingga Masalah Jakarta Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar. Alma Fikhasari

Merdeka.com - Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar berharap agar penjabat (Pj) Gubernur DKI nantinya merupakan sosok yang paham persoalan di Jakarta. Baik dari segi pengelolaan anggaran hingga permasalahan lainnya.

Sebab, Pj Gubernur DKI Jakarta akan menjabat dalam waktu yang lama, sehingga harus menguasai pengelolaan anggaran DKI hingga tahun 2024. Karenanya, Pj Gubernur akan terasa seperti gubernur definitif.

"Pejabat Gubernur yang nanti akan membahas, merancang, mengatur anggaran APBD 2023 murni, APBD perubahan 2023, APBD tahun 2024 dan APBD Perubahan tahun 2024, termasuk APBD 2025. Jadi tiga tahun APBD murni dan dua tahun APBD perubahan. Jadi, hampir Gubernur definitif ini seperti ini," kata Zaki saat membuka acara diskusi, di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Rabu (28/9).

Zaki menjelaskan, Pj Gubernur nantinya memiliki kewenangan mengelola anggaran di DKI Jakarta hingga terpilih Gubernur DKI definitif hasil Pilkada serentak pada tahun 2024.

"Dan tentu saja anggaran Jakarta selama 3 tahun, akan ditentukan oleh penjabat (Pj) Gubernur itu," ucapnya.

Oleh karena itu, dia berharap sosok Pj Gubernur DKI Jakarta yang terpilih merupakan sosok yang tepat, yang mampu mengelola anggaran dengan baik dan mengatasi permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta.

"Partai Golkar melalui Fraksi di DPRD bisa menyampaikan aspirasi masyarakat agar memilih figur atau sosok yang tentu saja paham tentang DKI Jakarta. Apalagi DPRD DKI Jakarta mendapat surat dari Kemendagri untuk menyampaikan nama-nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta," imbuhnya.

Sebagai informasi, tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta usulan DPRD DKI telah diserahkan ke Kemendagri. Tiga nama itu masing-masing Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, Sekda DKI, Marullah Matali serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar.

Tiga nama itu bakal menambah daftar calon Pj Gubernur yang akan diusulkan kepada Presiden Jokowi untuk dipilih. Sebab, Kemendagri juga memiliki kewenangan mengusulkan tiga nama lain.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra

Cagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra

Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
Ganjar Dengar Perguruan Tinggi Diintervensi karena Kritik Jokowi: Pemerintah Tak Perlu Ketakutan

Ganjar Dengar Perguruan Tinggi Diintervensi karena Kritik Jokowi: Pemerintah Tak Perlu Ketakutan

Ganjar Dengar Perguruan Tinggi Diintervensi karena Kritik Jokowi: Pemerintah Tak Perlu Ketakutan

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi dan Gibran Dianggap Tidak Mungkin Acak-Acak Partai Golkar

Jokowi dan Gibran Dianggap Tidak Mungkin Acak-Acak Partai Golkar

Ketua Umum MKRG, Adies Kadir menilai Jokowi dan Gibran tidak mungkin mengacak-acak Golkar

Baca Selengkapnya
Ganjar Tak Kaget Maruarar Sirait Keluar PDIP & Ikut Jokowi: Pas Debat Capres Anaknya di Kelompok Sebelah

Ganjar Tak Kaget Maruarar Sirait Keluar PDIP & Ikut Jokowi: Pas Debat Capres Anaknya di Kelompok Sebelah

Ganjar tak mempermasalahkan sikap politik Maruarar yang berubah.

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.

Baca Selengkapnya
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Ini Solusi Ampuh Pj Gubernur DKI Heru Budi Atasi Banjir di Jakarta

Ini Solusi Ampuh Pj Gubernur DKI Heru Budi Atasi Banjir di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta akan memantau faktor terjadinya banjir dan kesiapan pompa saat dibutuhkan.

Baca Selengkapnya