Golf island di Pulau D, Ahok bilang 'gimana jual beli PBB belum ada'
Merdeka.com - DPRD DKI telah sepakat menghentikan pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKSPJ). Artinya, para pengembang tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas 17 pulau itu karena Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nya belum diatur.
Namun, PT Kapuk Naga Indah (KNI), selaku pengembang Pulau D, dikabarkan telah melakukan promosi dan memasarkan bangunan di pulau reklamasi yang mereka garap.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menilai bila transaksi jual beli bangunan di pulau D dilakukan, maka dipastikan tidak sesuai dengan UU Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebab dia mengaku tidak mengeluarkan IMB sebelum raperda diketuk palu.
"Dalam UU notaris PPAT urusan jual beli baru bisa dilakukan kalau ada melunaskan PBB. PBB baru ada kalau sudah ada penentuan NJOP. Siapa pun yang membeli tanah di pulau itu berarti tak melalui notaris PPAT," kata Ahok, sapaan dia, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/4).
Ahok menegaskan sebelum ada IMB dan penarikan pajak bumi bangunan (PBB), notaris juga tidak bisa membuat akta tanah dari bangunan-bangunan di pulau itu.
"Notaris juga enggak boleh membuat akta sebelum melunaskan PBB-nya. Jadi urusan bayar PBB saja bukan urusan kami, notaris yang jamin. Kalau enggak notaris yang dicabut. Nah sekarang bagaimana bisa ada jual beli belum ada PBB? Itu saja," tegasnya.
Meski begitu, mantan politisi Gerindra ini mengaku tak akan memberikan sanksi atas beredarnya iklan pemasaran itu. Diprediksi Ahok, yang akan berteriak jika bangunan itu bermasalah adalah pembeli.
Meski begitu, mantan politisi Gerindra ini mengaku tak akan memberikan sanksi atas beredarnya iklan pemasaran itu. Diprediksi Ahok, yang akan berteriak jika bangunan itu bermasalah adalah pembeli.
"Ya enggak ada sanksi, paling digugat pembeli. Kalau kamu jual mobil tanpa balik nama salah enggak? Enggak salah. Orang yang pakai saja bodoh mau pakai enggak balik nama,"tegasnya.
Selain itu, Ahok mengaku telah melayangkan surat peringatan (SP) 1, SP 2, dan SP 3 kepada KNI untuk menghentikan pembangunan pulau D itu. Tapi, jika mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 Pasal 282 bangunan tidak akan dibongkar, hanya dihentikan sementara pelaksanaan pembangunannya.
"Ya SP1 SP2, SP3. Iya enggak ada (pembongkaran)," tegasnya.
Untuk diketahui, beredar iklan bangunan-bangunan di Pulau D atau golf island di situs jual beli bangunan. Situs yang dimaksud adalah situs golfisland-pik.com. Di situs itu, dipromosikan bangunan baik rumah atau ruko dengan berbagai ukuran dan tipe. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari Rp 2,85 miliar hingga Rp 9,5 miliar.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaAhok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAhok Beberkan Alasan Turun Gunung Dukung Ganjar-Mahfud
Eks Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan alasannya mendukung pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo- Mahfud Md.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penjelasan BUMN Soal Ahok & Said Aqil Tak Perlu Mundur dari Kursi Komisaris Usai Dukung Paslon Seperti Abdee Slank
Hal ini dilakukan setelah Abdee dan Slank memutuskan mendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaAhok Cerita Dihina karena Ikuti Megawati: Ngapain Ikut Nenek-Nenek Katanya
Namun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.
Baca SelengkapnyaKepemilikan Lahan Prabowo Ternyata Pernah Dibongkar Jokowi Saat Debat Pilpres 2019
Prabowo memiliki ratusan ribu hektar lahan yang berada di Aceh dan Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaBlusukan di Pasar Sungai Ringin Sekadau, Jokowi Temukan Kenaikan Harga Bahan Pokok
Jokowi menemukan harga beras di Pasar Sungai Ringin berada pada tingkat yang wajar.
Baca SelengkapnyaBUMN Soal Pengganti Ahok di Pertamina: Belum Dipikirin
Ahok sudah mengundurkan diri dari posisi Komisaris Utama PT Pertamina per tanggal 2 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Blak-Blakan soal Peluang Koalisi Ganjar dengan Anies Jika Ada Putaran Kedua
Ahok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua
Baca Selengkapnya