Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sementara dari partai Gerindra, Syarif memastikan pembahasan Wakil Gubernur akan menjadi isu prioritas dalam rapat paripurna September mendatang. Rapat paripurna akan terlaksana setelah alat kelengkapan dewan telah selesai dan penyusunan tata tertib rampung.

Usai mengikuti rapat Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta, Syarif menargetkan pembahasan Wakil Gubernur akan selesai sebelum tutup tahun.

"Masuk prioritas. Sebelum tutup tahun, jangan sampai Desember lah," ujar Syarif, Selasa (27/8).

Jika merujuk pada kesepakatan rapat Bamus, anggota DRPD khususnya partai dengan perolehan kursi suara wajib menyerahkan calon pimpinan paling lambat 9 September. Setelah itu, pada 18 September ditargetkan pengesahan tata tertib telah selesai di forum paripurna.

"Pokoknya selesai tatib dulu baru mulai. Jadi menurut saya ditanya kapan? Ya saya bilang kejar ini dulu," ujarnya.

Sebelumnya, untuk memilih salah satu calon, DPRD DKI memutuskan membentuk panitia khusus (Pansus) guna menyusun tata tertib (tatib) pemilihan wagub. Rapat paripurna pemilihan direncanakan digelar pada Senin, 22 Juli 2019.

Namun, rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk mengesahkan tatib pemilihan wagub DKI belum juga terlaksana. Sedangkan, rapat paripurna harus didahului dengan rapimgab.

"Tahapan Rapimgab dilalui dulu, baru penjadwalan paripurna pengesahan tatib," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono saat dihubungi, Jakarta, Rabu (17/7).

Pelaksanaan Rapimgab pun batal dilaksanakan hingga tiga kali. Awalnya Rapimgab digelar pada Rabu, 10 Juli 2019, namun diundur menjadi Senin, 15 Juli 2019 dengan alasan banyak pimpinan fraksi tidak hadir.

Demikian pula pada rapat ketiga Selasa, 16 Juli 2019 kembali diundur karena kurangnya koordinasi dengan Sekwan.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi menyebut belum ditentukannya jadwal Rapimgab dikarenakan para pimpinan DPRD dan pimpinan Pansus masih memiliki kesibukan masing-masing.

"Pimpinannya juga masih banyak acara, masih sibuk masing-masing," kata Yuliadi saat dihubungi di Jakarta, Senin (22/7).

Yuliadi menjelaskan, pihaknya hanya memfasilitasi sarana dan keperluan dalam kegiatan anggota DPRD saja. Termasuk perintah Pansus Wagub DKI dalam pembuatan undangan Rapimgab.