Gerindra dan PKS Pastikan Tak Ikut Wacana Interpelasi PSI Terhadap Anies

Jumat, 26 Februari 2021 15:02 Reporter : Bachtiarudin Alam
Gerindra dan PKS Pastikan Tak Ikut Wacana Interpelasi PSI Terhadap Anies Anies Baswedan ucapkan selamat merayakan Natal. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI berencana melayangkan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas penanganan banjir yang melanda ibu kota beberapa waktu lalu.

Menanggapi rencana tersebut, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif memastikan fraksinya tidak akan mendukung maupun mengikuti rencana interpelasi yang digulirkan oleh PSI.

"tidak ada langkah apapun dari Gerindra. biarkan saja. itu hak PSI dan Gerindra tidak akan ikut," kata Syarif saat dihubungi merdeka.com, Jumat (26/2).

Menurutnya, apa yang diajukan PSI untuk masalah banjir ini terlalu bias dan terkesan berlebihan apabila sampai mengajukan hak interpelasi. Terlebih hal tersebut harus meraih dukungan oleh fraksi partai politik lainnya.

"Subtansi yang diinterpelasi dan regulasinya yang jadi halu. memang bisa sendirian PSI? mustahil mendapat dukungan fraksi lain. Karena tidak cerdas (menggunakan hak interpelasi), boleh dikatakan lebay narsis," ujarnya.

Oleh karena itu, ia meyakini bila interpelasi yang dilayangkan oleh PSI atas penanganan banjir kepada Pemprov DKI tidak akan berjalan dan hanya sebatas wacana semata.

Senada dengan hal itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin menilai kalau wacana hak interpelasi yang digulirkan PSI lebih terkesan politis karena hanya menyasar kepada Gubernur DKI.

"Itu terlalu politis dan mengada-ada dibanding dengan gubernur lain yang provinsinya mengalami banjir parah. Anies itu jauh lebih luar biasa dalam kebijakannya mengantisipasi banjir. Apalagi tahun ini titik banjir berkurang," katanya.

Padahal, Arifin menilai seharusnya kinerja Pemprov DKI mengatasi banjir patut diapresiasi. Anggota DPRD DKI Komisi E ini lalu menyinggung minimnya titik banjir di Jakarta Utara.

"Kalau interpelasi itu namanya sesuatu yang mengada-ada, cenderung politis. Selalu apriori dengan kebijakan gubernur, padahal ini kebijakan luar biasa. Jakarta Utara saja beberapa titik tahun lalu banjir, sekarang nggak ada yang banjir. Aman Jakarta Utara," jelas Arifin.

Namun demikian, dia melihat jika langkah PSI yang berwacana mengajukan hak interpelasi terhadap Pemprov DKI adalah suatu hal yang wajar. Lantaran PSI merupakan parpol yang selalu berseberangan dengan Anies.

"Apa pun kebijakan gubernur pasti akan dicari kesalahannya. Setiap pemimpin, kalau dicari kesalahannya, pasti ada saja. Yang kita hargai itu kerjanya jelas itu yang harus kita apresiasi. Orang melihat buktinya. Banjir berkurang, titik banjir berkurang, genangannya tak terlalu lama, itu bukti Pemprov serius mengatasi banjir," kata Arifin.

Sekedar informasi, berdasarkan tata tertib di DPRD, hak interpelasi dapat diusulkan paling sedikit 15 anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi. Artinya, PSI tidak bisa bisa hanya sendirian apabila menginginkan hak interpelasi berjalan untuk meminta penjelasan dari Anies terkait belum maksimalnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani banjir.

PSI Ajukan Hak Interpelasi

Sebelumnya, Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan atas penanganan banjir. Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana menganggap Anies lalai menangani banjir.

"PSI menilai bahwa Bapak Gubernur Anies tidak menjalankan berbagai aturan yang berlaku, bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir," ucap Justin, Kamis (25/2).

Justin menambahkan, PSI mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosa kata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuan sama sekali.

Padahal, kata Justin, Anies telah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.

"Sampai dengan saat ini Bapak Gubernur sudah menjabat kurang lebih sekitar 3,5 tahun tapi program-program pencegahan banjir seperti tidak ada kemajuan," tukasnya.

Pemprov DKI yang dikomandoi Anies juga dianggap lamban melakukan pembebasan lahan yang bertujuan normalisasi sungai. Ini pula menurut Justin penyebab utama terhambatnya upaya Kementerian PUPR melakukan pekerjaan konstruksi di lapangan.

"Saat itu, Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit. Tapi di Desember 2019 dan Februari 2020, Gubernur malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar. Bertahun-tahun anggaran banjir tidak menjadi prioritas sama sekali," tutur Justin.

Justin menyoroti tidak adanya solusi dari Anies. Justru, Anies dianggap hanya membicarakan tentang penyebab banjir dan evakuasi korban banjir. Seperti saat menjelaskan penyebab banjir di Kemang, Jakarta Selatan karena Kali Krukut yang meluap.

"Saat terjadi banjir di Kemang pada tahun 2016, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya telah mendata ratusan bangunan di Kemang yang akan ditertibkan untuk melebarkan Kali Krukut menjadi 20 meter. Tapi rencana ini berhenti di pemerintahan Anies Baswedan," ucapnya. [rhm]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini