Hot Issue

Ganjil Genap dan Ancaman Klaster Baru Covid-19 di Jakarta

Senin, 3 Agustus 2020 08:03 Reporter : Fikri Faqih
Ganjil Genap dan Ancaman Klaster Baru Covid-19 di Jakarta Armada Transjakarta di Shelter Harmoni. ©2020 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mulai memberlakukan sistem ganjil genap mulai hari ini, Senin (3/8). Kebijakan ini diambil sebagai upaya rem darurat pencegahan klaster Covid-19.

Kebijakan rem darurat ini diatur melalui Peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi.

Namun pandangan berbeda disampaikan pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah. Dia menilai, alasan Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan ganjil genap kembali tidaklah tepat.

Menurutnya, kebijakan ini hanya akan menambah jumlah korban positif akibat virus Corona. Pengguna transportasi publik akan meningkat sehingga physical distancing tidak bisa diterapkan.

Sehingga dikhawatirkan, rencana Pemprov DKI untuk mencegah penularan virus Corona di kantor akan percuma. Karena, dia menerangkan, nantinya malah akan ada klaster baru Covid-19 yaitu transportasi publik.

"Kemungkinan bakal terjadi klaster baru, karena nanti di transportasi terjadi ledakan, dan orang bakalan naik transportasi umum. KRL, Transjakarta, dan yang sulit itu angkot itu sangat sulit untuk sosial distancing,' katanya saat dihubungi merdeka.com, Senin (3/8).

Selain itu, bahaya juga mengancam pengguna transportasi online. Sebab tidak ada jarak antara pengemudi, baik ojek maupun mobil, dengan penumpang. Dikhawatirkan nantinya akan ada klaster baru juga pada penerapan ganjil genap.

"Dengan ganjil genap ini, akan terjadi penularan yang tinggi. Orang berkerumun, antre di halte, stasiun. Mereka naik ojol, pakai helm ojol. Kan bisa menular lewat helm," ujarnya.

Kemudian, Trubus juga mengkritisi soal pengawasan sosial distancing yang akan diterapkan di transportasi umum. Pasalnya, perkantoran yang saat ini menjadi klaster Covid-19 di Jakarta juga tidak mendapatkan pengawasan ketat.

"Kantor aja enggak bisa? Lah ini transportasi umum. Ini kontra produktif," tegasnya.

Baca Selanjutnya: Pentingnya Sikap Tegas Pemprov DKI...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini