Fraksi PSI DPRD DKI Kritik Pengadaan Tanaman Rp115,4 Miliar Oleh Dinas Pertamanan

Selasa, 15 September 2020 15:38 Reporter : Yunita Amalia
Fraksi PSI DPRD DKI Kritik Pengadaan Tanaman Rp115,4 Miliar Oleh Dinas Pertamanan PSI. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Viani Limardi, mengkritik pengadaan tanaman sebesar Rp115,4 miliar oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI. Data tersebut Viani temukan usai menelisik sirup.lkpp.go.id, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Menurut Viani, pengadaan tanaman dengan nilai fantastis tersebut tidak tepat dilakukan saat ini. Terlebih keuangan DKI sedang tidak stabil akibat pandemi Covid-19.

"Di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19, Pak Anies harus lebih serius mengelola anggaran. Jangan buang-buang uang rakyat untuk belanja yang tidak penting dan tidak mendesak. Pemprov DKI tidak perlu membeli tanaman dari luar karena sudah ada Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan yang tugasnya memproduksi tanaman," kata Viani, Selasa (15/9)

Dia menuturkan, setiap anggaran yang akan dibelanjakan harus diinput terlebih dahulu ke dalam sistem SiRUP. Setelah itu, dilakukan proses pengadaan, baik secara langsung, tender, atau e-purchasing.

Sebaliknya, kata Viani, jika tidak berencana untuk melakukan proses pengadaan, maka tidak perlu input ke sistem SiRUP.

Dari total paket pengadaan Rp 115,4 miliar, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengalokasikan anggaran Rp 80,1 miliar. Sementara itu, Suku Dinas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di Kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan berturut-turut sebesar Rp16 miliar, Rp6,5 miliar, Rp6,4 miliar, Rp6,3 miliar, dan Rp41,7 juta.

"Yang saya heran, ternyata paket pengadaan Rp80,1 miliar itu diinput ke sistem SiRUP LKPP pada 12 Agustus. Sedangkan paket pengadaan Rp 16 miliar di Jakarta Pusat diinput 26 Agustus. Ini aneh sekali, karena semua orang sudah tahu kita lagi defisit anggaran akibat pandemi Covid-19. Tapi mengapa malah input paket rencana pengadaan tanaman ke sistem SiRUP?" lugasnya.

Viani menduga, kejadian ini akibat tidak ada kebijakan yang jelas dan tegas tentang anggaran apa yang boleh dan tidak boleh dibelanjakan di masa pandemi ini.

Ia mendesak agar pembahasan APBD perubahan 2020 DKI dilakukan dalam waktu dekat.

"Kita buka bareng-bareng apa saja anggaran yang akan dipotong dan apa perlu yang dipertahankan. Anggaran jangan dimasak sendiri, lalu ternyata ada pihak yang berusaha curi-curi kesempatan di tengah kesempitan." [lia]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini