Fraksi Golkar di DPRD DKI kritisi program Jokowi-Ahok

Merdeka.com - Program Pemprov DKI Jakarta era kepemimpinan Jokowi-Ahok menuai kritik pedas dari Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI. Hal ini terkait dengan penanganan banjir di Jakarta yang belum maksimal dilakukan Pemprov DKI.

"Pemprov DKI belum siap menghadapi ancaman banjir dan genangan di Jakarta," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (26/12).

Menurutnya, penyebab banjir di beberapa wilayah yang merendam 2425 rumah dan 7307 warga mengungsi adalah kenaikan debit sungai Ciliwung dan Pesanggrahan.

Selain itu, permasalahan sampah menurutnya Dinas Kebersihan DKI selama ini kewalahan dalam mengelola sampah. Sebab, produksi sampah yang dihasilkan warga Jakarta per hari menghasilkan 6.500 ton atau setara 28 ribu meter kubik.

"Pemprov DKI baru mampu mengatasi 87 persen dari total sampah. Sisanya sebanyak 13 persen terpaksa dibiarkan di lokasi dan kemudian sungai serta saluran air menjadi alternatif untuk membuang sampah," jelasnya.

Dalam penanganan ini, Pemprov DKI tidak melibatkan masyarakat dalam membersihkan lingkungan. Pasalnya, tidak disediakan sarana dan prasarana di sekitar kali, pasar, atau tempat rekreasi untuk dijadikan tempat pembuangan sampah.

"Yang membuang sampah sembarangan juga tidak dikenai sanksi berat,"katanya.

Kemudian, kemacetan, dia menganggap jumlah kendaraan pribadi dengan luas jalan tidak seimbang. Akibatnya menelan biaya sosial untuk kemacetan di Jakarta mencapai Rp 68 triliun pertahun.

"Harusnya, Pemprov DKI duduk bersama dengan Ditlantas Polda Metro, LSM, dan industri kendaraan bermotor untuk mencari solusi masalah kemacetan," katanya.

Begitu pula mengenai program pendidikan, dia mengatakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu, berpotensi terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran oleh para siswa.

"Perlu ada petunjuk teknis agar pelaksanaan program sesuai rencana,"katanya.

Pelayanan publik seperti akta lahir, KTP, surat nikah, sampai surat kematian, Ashraf menemukan beberapa permasalahan di lapangan selama ini. Sehingga, jika tidak segera ditangani, maka warga akan kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan gratis karena tak bisa memegang Kartu Jakarta Sehat.

"Tanpa KTP, maka seseorang tidak diakui sebagai warga dan kehilangan sarana penunjang hak-hak hidupnya. Ada baiknya pelayanan KTP keliling juga dikembangkan pada pelayanan pembuatan akta kelahiran atau layanan kependudukan lainnya," terangnya.