Forkabi Kritik Kebijakan Heru Budi Usai Copot Marullah dari Sekda DKI

Senin, 5 Desember 2022 10:23 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Abdul Ghoni menilai keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang memutasi Marullah Matali dari Sekretaris Daerah (Sekda) jadi Deputi Gubernur tidak menghargai putra Betawi.

“Saya sebagai putra Betawi dan juga Ketua Umum Forkabi kecewa sama Heru. Heru tidak boleh semena-mena. Harus ada etika. Saya tersinggung,” tegas Ghoni dalam keterangannya, dikutip Senin (5/12).

Menurut Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI itu, sebagai Pj seharusnya Heru tidak berbuat semaunya. Pasalnya, kata dia, sejak era Gubernur sebelumnya, seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Hingga Anies Baswedan, jabatan Sekda DKI selalu diisi putra asli Betawi.

“Heru harusnya punya etika dan tata krama. Ini sama saja, Heru tak memiliki etika dan tata krama. Menjadikan UUS Pj Sekda Provinsi itu tak beretika,” kata dia.

Terlebih, Heru tidak dipilih secara langsung dan hanya ditunjuk Presiden sebagai Pj Gubernur. Sehingga, alasan pencopotan Marullah Matali dari posisi Sekda DKI tak dapat dibenarkan masyarakat Betawi.

“Ini merupakan penghinaan bagi warga Betawi. Sejak dulu enggak ada tuh, Gubernur DKI mengganti Skeda Provinsi dengan Pelaksana tugas (Plt). Rusak, saya tersinggung,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Ketua Jajaka (Jawara Jaga Kampung) Nusantara Damin Sada juga menyayangkan keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mencopot Marullah Matali dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) jadi Deputi Gubernur.

Menurut tokoh Betawi senior itu, keputusan Heru sewenang-wenang terhadap masyarakat Betawi. Kendati ia tak kenal dekat dengan Marullah secara pribadi.

"Dan kita tidak bicara Jejaka, kita bicara masyarakat Betawi. Saya terus terang aja tidak kenal dekat dengan Haji Matali. Jadi ini adalah keputusan yang sewenang-wenang," kata Damin, Senin (5/12).

Menurut Damin, walaupun keputusan untuk memutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) diberi izin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Heru tak boleh asal copot.

"Ya memang benar ada peraturan, terutama peraturan menteri. Dulu itu enggak boleh, main copot main geser, enggak boleh. Saya baca ada peraturan barunya lagi," katanya.

Damin menyatakan harus ada alasan yang jelas di balik ditunjuknya Marullah jadi Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata. "Cuma dalam hal itu kan enggak sewenang-wenang kan, harus ada alasannya yang jelas kan gitu mau dipindah, mau digeser, mau dicopot kan ada masalahnya gitu," jelasnya.

Damin juga tak bisa menerima alasan dilantiknya Marullah sebagai Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata oleh Heru Budi. Sebelumnya Heru menyebut, sebagai deputi Marullah bakal membantu kinerjanya sebagai Pj Gubernur.

"Ya cuma ngurusi barong doang, apa ngurusi ondel-ondel doang, ya kan cuma segitu. Kalau itu mah omong kosong, bohong belaka itu. Kalau bantu dia, pembantu dia itu harusnya di Sekda, itu kan motor, motornya Pemda. Salah itu, salah besar," kata dia.

Damin menuturkan keputusan ini membuat masyarakat Betawi tersinggung karena bertentangan dengan kehendak masyarakat Betawi. Ditambah, kata dia Marullah belum lama dilantik sebagai Sekda.

"Bagi saya, ya mungkin Matali tidak merasa sakit. Tapi ini sudah bicara orang Betawi bukan lagi bicara seorang Matali gitu. Kami ya orang Betawi tersinggung. Sudah engga pernah jadi Gubernur di daerahnya sendiri ibu kota, jadi Sekda aja baru beberapa bulan," ungkapnya.

Sebelumnya, Heru menunjuk Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI Uus Kuswanto menjadi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta menggantikan Marullah Matali pada Jumat 2 Desember 2022.

Keduanya dilantik bersamaan di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Sayangnya, pada saat pelantikan awak media tak diperkenankan masuk.

Reporter: Winda Nelfira

Sumber: Liputan6.com.

[tin]