Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan Pemprov DKI Jakarta tidak membuat persiapan khusus terkait rencana kebijakan PPKM darurat oleh pemerintah pusat. Pihaknya memilih fokus pada persiapan penanganan pasien isolasi.

"Tidak ada persiapan khusus. Kita persiapan khusus lebih pada persiapan untuk menangani pasien, penanganan isolasi, tetapi kalau soal kebijakannya, sudah lebih dari setahun ini kita terbiasa untuk melakukan pendisiplinan," ucap Anies di Balai Kota, Rabu (30/6).

Anies mengakui sudah ada aturan detil mengenai PPKM darurat yang dipersiapkan pemerintah pusat. Saat ini sedang dalam tahap finalisasi.

Pada aturan kebijakan PPKM darurat, kata Anies, akan dibahas mengenai jam operasional beberapa sektor.

"Garis kecilnya misalnya ini aturannya jam berapa, kegiatannya jam berapa. Nah, itu semua sedang difinalisasikan hari ini oleh Menko Kemaritiman dan Investasi sebagai Ketua untuk penanganan di Jawa," ucapnya.

Jika kebijakan telah diumumkan, Anies menegaskan hal itu berlaku tidak hanya di Jakarta. Tetapi keseluruhan daerah di Pulau Jawa.

"Nanti masing-masing kabupaten, kota mengikuti kriteria itu, masuk di dalam kategori apa dan dari situ ketentuan garis kecilnya itu, detailnya itu disebutkan," ujarnya.

Munculnya PPKM Mikro skala darurat seiring dengan penambahan kasus secara signifikan di Ibu Kota. Istana sudah melakukan rapat terbatas untuk merevisi sejumlah aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro atau PPKM Mikro darurat.

Hal itu dibenarkan Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. "Sudah dibahas kemarin," kata Muhadjir lewat pesan singkat, Selasa (29/6).

Namun demikian, Muhadjir belum menyebut kapan hasil rapat dari revisi aturan itu dirilis secara resmi.