Merdeka.com - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyampaikan hasil investigasinya soal utang Pemprov DKI. Dinas PU disebut belum membayar uang kerja pada pihak kontraktor terkait proyek normalisasi.

Sekjen FITRA menuding Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, Agus Priyono, terkesan tak ingin membayar meski proyek sudah selesai.

"Dinas PU di bawah kepemimpinan Ahok ini tetap saja bermain-main dengan anggaran. Bagaimana mungkin kegiatan sudah selesai dikerjakan tapi tak dibayar. Audit BPK sudah ada. Apa yang diinginkan Kepala SKPD nya," ujarnya saat dihubungi, Rabu (10/12).

Berdasarkan laporan sejumlah kontraktor yang melakukan pengerukan kali dan waduk pada tahun 2013, seharusnya hasil pekerjaan mereka sudah dibayar di akhir tahun lalu. Tapi kala itu, Agus beralasan masih menunggu audit dan berjanji melakukan pembayaran pada Maret 2014.

Tapi sampai jelang akhir tahun, tagihan kontraktor tak kunjung dibayar Dinas PU DKI Jakarta. Lambannya proses pembayaran diduga karena penggelapan pajak yang dilakukan Dinas PU DKI Jakarta.

"Mana mau kontraktor hanya menerima tagihan sekitar 80 persen bayar pajaknya 100 persen dari pagu anggaran. Patut diduga ini ada unsur korupsinya," katanya.

Menanggapi temuan FITRA, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membenarkan, pihaknya masih memiliki utang dengan kontraktor untuk pembayaran normalisasi sungai. Namun Ahok, sapaan Basuki mengaku tidak tahu detil nominalnya dan meminta ditanyakan langsung ke Dinas PU.

"Iya (masih ada). Mungkin detailnya tanya Dinas PU," jelas Ahok saat dikonfirmasi.

Sementara Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Agus Priyono, tidak dapat dihubungi untuk menanyakan detail hutang Pemprov DKI Jakarta.