FITRA: Rapat Paripurna HUT ke 486 DKI, DPRD habiskan Rp 1,3 M
Merdeka.com - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) kembali menyampaikan data soal anggaran fantastis yang dipakai DPRD DKI Jakarta. Setelah pelesiran dengan Rp 1,8 miliar, kini FITRA melansir data DPRD DKI menghabiskan Rp 1,3 miliar hanya untuk menggelar rapat paripurna dalam rangka HUT ke 486 Jakarta.
"Ulah yang lebih aneh dilakukan anggota dewan Jakarta ini, yakni alokasi anggaran untuk rapat paripurna dalam rangka HUT Jakarta yang akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 1.331.095.000," ungkap Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (4/6).
Uchok menilai angka itu sangat tidak pantas. Hanya untuk rapat paripurna saja, kas daerah harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar padahal itu berasal dari pajak rakyat. Jelas itu hanya pemborosan.
"Ini artinya, HUT kota Jakarta yang seharusnya sakral, sudah tidak sakral lagi karena sudah dimanfaatkan anggota dewan untuk mengakali duit dari kas daerah," tegas Uchok.
Berikut alokasi anggaran rapat paripurna DPRD untuk HUT ke 486 Jakarta seperti dilansir dari data FITRA.
1). Penyusunan Naskah Pidato ketua DPRD provinsi DKI Jakarta dalam Rangka HUT Kota Jakarta ke 486 Tahun 2013 sebesar Rp 87.100.000
2). Pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa HUT ke 486 Kota Jakarta sebesar Rp 782.295.000
3). Pendukung Rapat Paripurna Istimewa HUT ke 486 kota Jakarta sebesar Rp 461.700.000
Hari ini, DPRD akan menggelar sidang paripurna. Sidang paripurna bakal digelar pada pukul 13.30 WIB di Gedung DPRD, Jakarta Pusat.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaUngkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita
Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca SelengkapnyaQ & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaIbu Jubaedah Mekaarkan Senyum Di Desa Miskin
Ibu Jubaedah bercerita bahan dasar yang digunakan kerupuk ini adalah kencur.
Baca SelengkapnyaAnies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total
Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca SelengkapnyaRapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi
Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca Selengkapnya