Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

FITRA: Rapat Paripurna HUT ke 486 DKI, DPRD habiskan Rp 1,3 M

FITRA: Rapat Paripurna HUT ke 486 DKI, DPRD habiskan Rp 1,3 M rupiah. shutterstock

Merdeka.com - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) kembali menyampaikan data soal anggaran fantastis yang dipakai DPRD DKI Jakarta. Setelah pelesiran dengan Rp 1,8 miliar, kini FITRA melansir data DPRD DKI menghabiskan Rp 1,3 miliar hanya untuk menggelar rapat paripurna dalam rangka HUT ke 486 Jakarta.

"Ulah yang lebih aneh dilakukan anggota dewan Jakarta ini, yakni alokasi anggaran untuk rapat paripurna dalam rangka HUT Jakarta yang akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 1.331.095.000," ungkap Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (4/6).

Uchok menilai angka itu sangat tidak pantas. Hanya untuk rapat paripurna saja, kas daerah harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar padahal itu berasal dari pajak rakyat. Jelas itu hanya pemborosan.

"Ini artinya, HUT kota Jakarta yang seharusnya sakral, sudah tidak sakral lagi karena sudah dimanfaatkan anggota dewan untuk mengakali duit dari kas daerah," tegas Uchok.

Berikut alokasi anggaran rapat paripurna DPRD untuk HUT ke 486 Jakarta seperti dilansir dari data FITRA.

1). Penyusunan Naskah Pidato ketua DPRD provinsi DKI Jakarta dalam Rangka HUT Kota Jakarta ke 486 Tahun 2013 sebesar Rp 87.100.000

2). Pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa HUT ke 486 Kota Jakarta sebesar Rp 782.295.000

3). Pendukung Rapat Paripurna Istimewa HUT ke 486 kota Jakarta sebesar Rp 461.700.000

Hari ini, DPRD akan menggelar sidang paripurna. Sidang paripurna bakal digelar pada pukul 13.30 WIB di Gedung DPRD, Jakarta Pusat.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan

Baca Selengkapnya
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Ibu Jubaedah Mekaarkan Senyum Di Desa Miskin

Ibu Jubaedah Mekaarkan Senyum Di Desa Miskin

Ibu Jubaedah bercerita bahan dasar yang digunakan kerupuk ini adalah kencur.

Baca Selengkapnya
Anies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total

Anies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total

Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Baca Selengkapnya
Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi

Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi

Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya