Faisal Basri: Kelola dana CSR, Ahok salahgunakan kekuasaan
Merdeka.com - Dana CSR untuk perlengkapan hunian Rusunawa Marunda dari perusahaan CSR untuk Dinas Perumahan ternyata dikelola oleh Ahok Center. Hal ini dinilai ada kepentingan jika pihak Pemprov ikut campur tangan operasional CSR.
"Saya sudah duga pasti akan bermasalah. Namanya gubernur kan orang politik, nanti kan takutnya dibawa untuk kepentingan pemilu, kepentingan politik, kepentingan partai, gimana," ujar pengamat ekonomi, Faisal Basri saat dihubungi wartawan, Kamis (15/8).
Menurutnya, CSR yang dikelola oleh Pemprov DKI harusnya dalam bentuk pajak untuk pungutannya. Sebab, karakter CSR dikelola oleh perusahaan sendiri.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Kenapa OJK berusaha hilangkan korupsi? 'Korupsi menimbulkan ketidakstabilan, memperlambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, bahkan menggerogoti kepercayaan dan integritas serta kredibilitas dari suatu bangsa dan negara.' 'Sehingga, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang harus dicegah dan dilawan di seluruh dunia,' kata Mahendra.
-
Apa saja yang diduga salah dalam pengelolaan dana hibah KONI Kotim? 'Saya melihatnya penyidikan ini sangat dangkal sekali karena pada saat konferensi pers tersebut KONI Kotim diduga melakukan kesalahan prosedur dalam pembelian peralatan olahraga. Dalam hal ini belum dilakukan pendalaman karena pembelian alat olahraga adalah salah satu kerjaan kami di KONI,' pungkasnya.
"Pemda boleh saja memberi peta, mana yang belum dicover oleh APBD, misalnya APBD hanya sanggup taman a, b c dikelola pemda, sisanya bisanya CSR. Sisanya ditawarkan ke CSR bisa banget," jelasnya.
Mantan cagub independen DKI Jakarta ini mengatakan pengelolaan dana CSR oleh Ahok Center sebaiknya dihentikan. Karena dia menilai sebagai bentuk korupsi dengan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan partai, kelompok dan sebagainya.
"Ini korupsi namanya. Itu kan namanya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan partai, kelompok, dan lain-lain. Ahok center kan produk politiknya Ahok," ungkapnya.
Walaupun di daerah lain sudah dibentuk forum CSR, Faisal menganggap hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar CSR. Sebab, pembentukan tersebut dipaksa oleh gubernur atau bupati.
"Semua dari kita. Pak Jokowi yang mengingatkan harus kita semua. Jangan sampai kalau dibiarkan nanti ada Jokowi Center, Gerindra center, PDIP center dan lain-lain," terangnya.
Sejauh ini, kepemimpinan Jokowi-Ahok jauh lebih transparan dari sebelumnya, tetapi ia mengingatkan agar Jokowi-Ahok tidak berbuat aneh-aneh. Sebab, semua warga terlanjur menyayangi mereka dengan pembuktian kinerja yang ditunjukan.
"Makanya jangan dinodai dengan hal-hal kecil seperti ini," ucapnya.
Dia mengaku tidak tahu siapa yang berada di dalam Ahok Center, sebab, spekulasi tak ingin dia lakukan. Namun, dia mengingatkan agar CSR dikembalikan ke dalam koridor sesungguhnya.
"CSR itu tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Kalau perusahaan ke negara kan pajak. Perusahaan itu sekecil apapun merugikan masyarakat," terangnya.
Faisal memisalkan televisi, mengiklankan konsumerisme rokok hingga akhirnya rakyat gandrung rokok. Akibat, semua ditanggung rakyat.
"Makanya itu harus dibayar perusahaan. Tekstil kan ada polusi, mobil kan ada polusi. Kan ada ongkos bagi rakyat yang menanggungnya, ada semacam tanggung jawab perusahaan. Jadi Jangan dinodai intervensi penguasa ke dalam mekanisme penyaluran CSR," ungkapnya.
Menurut Faisal, adanya Ahok Center merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasan. Tetapi, kalau Ahok bukan Wagub tidak mungkin ada Ahok Center.
"Kalau Ahok bukan Wagub kan enggak bisa dapat Ahok Center. Kita ingetin deh yang begini-begini supaya mereka lurus terus," tandasnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meski donasi seharusnya digunakan untuk membantu yang membutuhkan, sejumlah kasus justru memperlihatkan dana tersebut diselewengkan.
Baca SelengkapnyaTersangka diduga korupsi dana hibah yang mestinya untuk lembaganya sepanjang 2019-2021.
Baca SelengkapnyaFaisal paparkan 'Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaUang tersebut diberikan oleh Irwan, melalui perantara tersangka korupsi BTS 4G.
Baca SelengkapnyaTimnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaMenurutnya penyimpangan itu harus diusut karena KPK merupakan harapan dalam menegakan hukum.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaAchsanul Qosasi diduga telah menerima uang kurang lebih Rp 40 miliar dari Irwan Hermawan.
Baca SelengkapnyaKorupsi di tanah air tidak akan berkurang jika suap menyuap tidak diberantas. Sebab, suap menyuap dilakukan dan dimulai dari berbagai tingkatan.
Baca SelengkapnyaAhyar pun mempertanyakan pernyataan Aspidsus Kejati Kalteng soal dugaan kesalahan prosedur dalam mengelola dana hibah.
Baca SelengkapnyaJaksa menyebutkan Achsanul mempunyai tugas untuk memeriksa keuangan negara.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menginginkan agar ada aturan yang ketat terkait pemberian donasi dari masyarakat.
Baca Selengkapnya