Merdeka.com - Dalam beberapa hari penambahan angka kasus konfirmasi positif Covid-19 di Jakarta mengalami lonjakan sampai tembus 1.114 pada (30/8) dan 1.029 pada (31/8). Sedangkan data terbaru, Selasa (1/9) jumlah pasien positif corona mencapai 914 orang.

Melihat angka lonjakan kasus positif di Jakarta, Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair), Laura Navika Yamani menyarankan, Pemprov DKI harus segera membuat kebijakan guna menahan laju penyebaran.

Meskipun diakui, lonjakan angka positif atau positivity rate terbilang tinggi di Jakarta akibat dari testing, tracing, dan treatment (3T) yang gencar.

Sekadar informasi Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menetapkan standar positivity rate sebesar 5 persen. Sementara positivity rate harian pada 30 Agustus, yaitu 13,5 persen dan bila dikalkulasi positivity rate DKI selama sepekan terakhir adalah 9,7 persen.

"Walaupun langkah 3T yang digerakkan Pak Anies sudah bagus dan sangatlah gencar, tetapi angka Positivity rate yang tinggi tidak dan lebih dari ketentuan WHO tak bisa diabaikan. Terlebih saya melihat untuk saat ini antara PSBB transisi dengan keadaan normal sudah seperti tak ada bedanya," ujar Laura saat dihubungi merdeka.com, Rabu (3/9).

Dia pun mempertanyakan tindak lanjut sebagaimana rencana awal Gubernur Anies Baswedan dalam penerapan PSBB Transisi yang secara bertahap, seperti bertolak belakang dengan kebijakan pembukaan sektor wisata maupun hiburan di DKI.

"Pembukaan-pembukaan tempat hiburan-hiburan seperti Bioskop itulah yang membuat sangat rawan penyebaran virus. Jadi antara PSBB Transisi dan keadaan normal seperti blur, tak ada bedanya," sebutnya.

"Terlebih dibukanya beberapa sektor tersebut, tetapi kesadaraan masyarakat masih rendah terhadap penerapan protokol kesehatan. Maka dari itu, perlu penegasan kembali sebelum dibuka, lakukan sidak- sidak ke tempat yang terpencil, coba deh pasti banyak menemukan pelanggaran," lanjutnya.

Selain hal itu, Laura juga menagih konsep pemetaan zona-zona yang dulu direncakan Anies berdasarkan skala kecil per keluarahan untuk dimaksimalkan dan berjalan dengan baik. Guna mengendalikan penyebaran Covid-19.

"Dengan berbasis zona-zona per kelurahan mana yang zona merah itu harus ada pembatasan pergerakan yang saya liat itu seperti sudah tidak berjalan ya. Jadi walaupun sulit untuk melockdown per skala nasional, karena sudah tidak meungkin. Akan tetapi untuk yang lebih kecil mungkin dilakukan," jelasnya.

"Kemudian masyarajat yang di zona merah tingkat kelurahan atau sebagainya itu ada pembatasan pergerakan. Termasuk juga bantuan pemerintah jadi bisa lebih jelas ke masyarakat yang ada di zona-zona merah. Intinya lebih dipertegas lagi apa yang sudah direncanakan," tambahnya.