Merdeka.com - Elektabilitas calon petahana Basuki T Purnama (Ahok) terlihat masih tinggi dibanding lawan-lawannya di Pilgub DKI 2017. Ahok jauh mengungguli bakal calon Yusril Ihza Mahendra, Sandiaga Uno, Abraham Lunggana, Adhyaksa Dault, Ahmad Dhani, bahkan Tri Rismaharini.

Menanggapi itu, Waketum Gerindra Fadli Zon mengaku tidak terganggu dengan tingkat elektabilitas Ahok yang masih tinggi. Majunya Ahok sebagai calon gubernur adalah hak konstitusional.

"Saya kira sah-sah saja. Itu kan hak konstitusional Ahok mau maju atau tidak," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3).

Namun hal yang mengganggu Fadli adalah jawaban Ahok soal kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras. DPR, kata dia, mempunyai hak untuk mengawasi gubernur.

"Yang saya persoalkan dari Pak Ahok itu bukan maju atau tidak maju tapi bagaimana dia menjawab kasus RS Sumber Waras," kata Fadli.

"Jadi banyak orang lupa kalau DPR itu bertugas mengawasi Presiden dan pembantunya. Gubernur kan perpanjangan tangan Presiden di Provinsi. DPR punya hak untuk mengawasi Gubenur," sambung dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejauh ini belum menemukan niat jahat dalam kasus RS Sumber Waras. Menurut Fadli, pernyataan itu bukan berarti tidak melanjutkan pengusutan kasus.

"Kan belum, tapi bukan tidak menemukan. Tapi mudah-mudahan ditemukan," kata dia.

Wakil Ketua DPR bidang Polhukam ini mengatakan, KPK seharusnya sudah bisa menjegal Ahok dengan temuan BPK dan keterangan para ahli.

"Kalau mau cari alat bukti ya temuan BPK itu sudah jadi alat bukti. Kalau mau yang lain ya tanya para ahli. Itu sudah dua alat bukti," pungkas dia.