Dugaan Pemaksaan Pemakaian Jilbab di Sekolah, Besok Disdik Dipanggil DPRD DKI Jakarta

Selasa, 9 Agustus 2022 21:38 Reporter : Lydia Fransisca
Dugaan Pemaksaan Pemakaian Jilbab di Sekolah, Besok Disdik Dipanggil DPRD DKI Jakarta Gedung DPRD DKI . ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta akan memanggilDinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta pada Rabu (10/8). Adapun agenda pemanggilan ini untuk klarifikasi atas diskriminasi siswi di sekolah DKI Jakarta yang dipaksa memakai jilbab.

Selain Kadisdik Jakarta, Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta juga diharapkan kedatangannya di lantai 8 Ruang Rapat Fraksi PDI Perjuangan, Jl. Kebon Sirih Nomor 18, Jakarta Pusat pada pukul 13.30 WIB.

"Karena ada keluhan masyarakat, kita mau klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat itu. Benar enggak seperti itu. Kita kan harus klarifikasi, jangan sepihak. Kan kita enggak boleh bicara sepihak," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono ketika dikonfirmasi, Selasa (9/8).

Gembong juga menambahkan DPRD DKI menerima banyak pengaduan dari pihak sekolah menengah pertama (SMP) terkait dugaan pemaksaan pemakaian jilbab tersebut.

"Yang melakukan pengaduan banyak. Ibaratnya kan memaksa, makanya mau klarifikasi. (Temuannya) ada SMP (dan) SMA. Justru banyak aduan dari SMP,” kata Gembong.

Untuk mengklarifikasi hal itu, DPRD DKI memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi DKI Jakarta. "Tergantung klarifikasi besok peran dinas bagaimana untuk bisa melakukan monitoring terhadap hal-hal seperti itu. Kan kita belum tahu, belum tahu penjelasan dari kadis besok. Sebelum dipanggil masa kita sudah tahu (apa yang ingin telusuri),” kata Gembong.

2 dari 3 halaman

Kepala Sekolah SMPN 46 Jakarta Bantah Guru Paksa Murid Pakai Jilbab

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 46, Jakarta Selatan, Endin Haerudin membantah ada guru di sekolah tersebut memaksa siswi muslimah memakai jilbab.

"Dari sekolah tidak ada aturan tersebut, saya secara pribadi atau Dinas tidak pernah memaksa peraturan untuk menggunakan kerudung baik secara lisan maupun tertulis," kata Endin saat dihubungi di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (4/8).

Endin menjelaskan, siswi yang berinisial R tersebut hanya ditanya oleh seorang guru terkait kepercayaan yang dianut. Karena R seorang muslimah, R pun ditanya terkait alasan tidak mengenakan jilbab.

"Gurunya bertanya 'kenapa enggak pakai kerudung?' Mungkin karena ditanya, dijawablah
'belum siap'. Ketika mendapat jawaban 'belum siap' ya sudah tidak terjadi apa-apa karena memang jawaban 'belum siap'," kata Endin.

Menurut Endin, jajaran guru memiliki kewajiban menanyakan hal tersebut karena berkaitan dengan kurikulum dan sikap spiritual.

"Turunan dari sikap spiritual itu guru harus melakukan pengamatan, mencatat ketika belajar membaca doa, kemudian salat dan mengucapkan salam," kata Endin.

3 dari 3 halaman

Yang tidak dibenarkan, menurut Endin, adalah mengintimidasi dan memaksa murid untuk memakai jilbab. Walau demikian, Endin mengaku telah berkoordinasi dengan pihak guru hingga Suku Dinas Pendidikan untuk mengkomunikasikan peristiwa ini.

Jajarannya, termasuk guru yang yang bersangkutan juga sudah mendapatkan pembinaan dari Suku Dinas Pendidikan setempat.

Seorang siswa berinisial R ditanya oleh gurunya lantaran tidak memakai jilbab di dalam kelas pada akhirnya Juni 2022 lalu. Merasa terintimidasi, R pun mengadu ke keluarganya terkait hal tersebut. Pihak keluarga lalu mendatangi sekolah untuk meminta penjelasan terkait peristiwa itu.

Pihak keluarga R pun akhirnya memahami bahwa guru itu hanya bertujuan untuk bertanya, tidak untuk mengintimidasi ataupun memaksa agar memakai jilbab.

Baca juga:
DPRD DKI Tak akan Jual Saham PT Delta Djakarta, Wagub: Proses Tidak Bisa Sepihak
DPRD DKI Panggil Dinkes soal Jenama RSUD jadi Rumah Sehat
PDIP Nilai Penggantian Nama RSUD jadi Rumah Sehat Belum Mendesak
Ketua DPRD DKI ke Anies: Warga Butuh Program Baik, Bukan Cuma Ganti-ganti Nama Begitu
Anies Ubah RS Jadi Rumah Sehat, PDIP: Pengalihan Isu Pagar JIS Roboh
Anies Ganti Rumah Sakit jadi Rumah Sehat, Ketua DPRD: Setop Bikin Kebijakan Ngawur
Demokrat Soroti Jumlah RTH dan Pelanggaran Tata Ruang Usai Anies Usulkan Ubah RDTR

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini