Merdeka.com - Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di masa pandemi Covid-19. Dalam draf Raperda diatur juga soal pedagang kaki lima (PKL) atau lapak jajanan pada lokasi binaan.

"Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara, serta lokasi tertentu lainnya wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat," demikian bunyi draf Raperda seperti dikutip Sabtu (3/10).

Dalam draf Raperda disebutkan pedagang kaki lima dan sejenisnya harus melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 dengan melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit satu meter antar pengunjung.

Kemudian pedagang kali lima dan sejenisnya yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat bakal dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan.

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis terhadap pedagang kaki lima dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

"Sedangkan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis terhadap pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi tertentu lainnya dilaksanakan oleh Satpol PP," bunyi draf.

Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com