DPRD Usulkan Pemprov DKI Bangun Sekolah Khusus Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah

Selasa, 14 Juli 2020 15:21 Reporter : Yunita Amalia
DPRD Usulkan Pemprov DKI Bangun Sekolah Khusus Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah Ketua DPRD DKI Prasetio di Polda Metro. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Sengkarut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jakarta masih dipermasalahkan oleh DPRD DKI. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan adanya sekolah gratis agar tidak ada lagi polemik PPDB.

Usulan itu disampaikan Prasetyo saat rapat Komisi E DPRD bersama Dinas Pendidikan DKI. Menurutnya, masalah PPDB bisa diminimalisir jika Pemprov membangun sekolah khusus masyarakat ekonomi kelas bawah.

"Kita kenapa enggak bikin sekolah gratis bagi orang yang enggak mampu? Jadi enggak ada polemik lagi masalah rapot, usia, dan lain-lain," katanya, Selasa (14/7).

Tidak perlu mencari tanah untuk lahan sekolah baru, politikus PDIP itu menilai aset milik Pasar Jaya atau aset Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI bisa dimanfaatkan untuk bangunan sekolah. Terlebih lagi, lokasi milik Pasar Jaya yang tidak terpakai cukup strategis dari pemukiman warga.

Prasetyo juga meminta kepala Dinas Pendidikan agar sekolah gratis juga dibangun di Kepulauan Seribu. Tujuannya, agar warga Kepulauan Seribu tak perlu menyebrang perairan hanya untuk sekolah.

"Kasih tahu ke Pak Gubernur. Pulau Seribu kasih lah, supaya jangan nyeberang, enggak ke darat, sekolah ada di sana," tegasnya.

Dia mengusulkan, agar Dinas Pendidikan berani untuk menegur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas peraturan yang dianggap keliru.

"Kalau Peremendikbud-nya salah kita lawan, kenapa tidak? Kasih masukan kepada Pak Menteri, jangan kita kayak kuda dikasih makan suruh lari," terangnya.

Jika Dinas Pendidikan menyadari ada kekeliruan yang akan menyebabkan polemik dalam seharusnya Pemerintah Provinsi melakukan langkah diskresi, menyesuaikan kebutuhan pendidikan di ibu kota.

Pras bersikukuh, agar Dinas Pendidikan segera menuntaskan sengkarut PPDB yang diprotes berbagai orang tua calon peserta didik baru. Ia juga berpesan, agar Dinas Pendidikan tidak merasa tertekan hanya karena sistem.

"Saya buat diskresi sebagai wakil rakyat yang ada di sini untuk mengeksekusi ini. Kalau ibu enggak bisa ya sudah saya buat gimana caranya," tandasnya.

Baca Selanjutnya: Sementara itu anggota Komisi E...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini