DPRD tolak e-budgeting, Ahok diminta lanjutkan ajak polisi-KPK awasi
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tidak menemukan titik temu dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015. Akhirnya, pada tahun ini, sejumlah proyek akan dijalankan dengan anggaran APBD DKI Jakarta 2014 Rp 72,9 triliun.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengungkapkan, Basuki atau akrab disapa Ahok harus tetap menggunakan e-budgeting dalam penganggarannya. Tujuannya untuk menghilangkan ruang gerak adanya tindakan menyiasati anggaran.
"Ahok haruslah mempertahankan (e-budgeting). Karena dengan e-budgeting memudahkan pengawasan dan menghindari tatap muka dalam bertransaksi," jelasnya saat dihubungi merdeka.com, Senin (23/3).
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta tetap harus melibatkan penegak hukum KPK, Polisi dan Kejaksaan Agung dalam pelaksanaannya. Namun, ini dapat berdampak pada kinerja PNS DKI Jakarta yang akan menurun karena ketakutan.
"Bisa saja diawasi KPK, polisi ataupun Kejaksaan Agung untuk pencegahan. Tapi nanti para Pimpro atau eselon II enggak mau kerja, takut sehingga penyerapan rendah Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tinggi," jelasnya.
Agus menambahkan, pengawasan yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak perlu diminta oleh Ahok. Karena memang sudah dilakukan, dan ini menjadi bentuk pengawasan dari masyarakat.
"Pengawasan ICW sama dengan publik bukan hal baru?," tutupnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah menduga pembahasan RAPBD 2015 akan deadlock.
"Ini memang sudah saya duga sejak awal tidak mungkin jadi Perda. Karena ini gengsi. Kalau ini jadi Perda, Hak Angket ke saya masih relevan enggak? Tidak relevan. Saya sudah duga, mereka ngulur-ngulur supaya ini tidak jadi Perda," ungkapnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaJokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa
KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaDiberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024
Usai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya
Baca SelengkapnyaAhok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi
Ahok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaTerungkap Alasan Ahok Tak Ikuti Langkah Jokowi yang Condong ke Prabowo
Ahok ragu nantinya Prabowo akan melanjutkan program Jokowi.
Baca Selengkapnya