Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD tak setuju Jokowi bagi-bagi duit ke pemilik metromini

DPRD tak setuju Jokowi bagi-bagi duit ke pemilik metromini metromini. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta mengaku keterlambatan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2013 karena beberapa hal. Yakni, soal payung hukum penataan kampung deret, hibah bus sedang, pengawasan KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan pelaksanaan KJS (Kartu Jakarta Sehat). Untuk itu, pihak Pemprov memaksakan tetap adanya anggaran buat program-program tersebut sebagai belanja modal.

"Begini, justru itu kenapa waktu itu pembahasan itu agak lambat, ya karena masalah itu. Tetapi dengan segala macam alasan pemerintah daerah tetap memaksakan dengan cara kampung deret itu dijadikan belanja modal. Padahal nanti sebagian akan dihibahkan. Kalau dihibahkan kan tidak bisa," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (21/2).

Politikus Demokrat ini mengaku tidak mengetahui apa yang dilakukan Pemprov atas evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri. Menurut Ferrial, harusnya gubernur menulis surat kepada DPRD untuk meminta tanggapan.

"Sampai sekarang belum ada suratnya," ucapnya.

Menurutnya, penataan kampung deret untuk saat ini anggarannya tidak bisa dibelanjakan oleh Dinas Perumahan. Namun, apabila nanti dalam bentuk hibah, maka bantuan sosial tersebut berada di kewenangan BPKD.

Ferry menceritakan awalnya belanja modal diperuntukkan bus sedang akan diberikan langsung oleh pemilik metromini. Namun, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Ferrial mengatakan DPRD meminta bus yang nantinya dibeli oleh Dinas Perhubungan, dan pengelolaanya diserahkan ke BUMD.

"Kami kan enggak setuju bagi-bagi duit ke pemilik metromini, emangnya kami sinterklas? Kalau bagi-bagi duit itu seribu bus, itu bisa mecahkan masalah, mungkin enggak? tapi pemilik metromini bukan seribu kan, berapa ribu? Nanti akan menimbulkan iri satu sama lain. Enggak bisa begitu," terangnya.

Ferrial memperkirakan BUMD yang akan mengelola yakni PPD. Tapi untuk sementara waktu kemungkinan akan diambil alih oleh Transjakarta. "Tapi saya belum tahu, kami tunggu surat dari gubernur bagaimana," katanya.

Karena persoalan KJP anggarannya dalam bentuk ATM yang diberikan kepada warga, maka anggaran tersebut tidak dapat dicatat kedalam belanja barang di Dinas Pendidikan. Seharusnya, berupa bantuan sosial yang berada di BPKD.

"Nah itu yang diubah-ubah, itu belum kami lihat dampaknya, baru dilihat mekanisme pencairan dari anggaran itu sudah perlu diperbaiki. Saya kira apa yang diarahkan oleh mendagri sudah benar,"terangnya.

Sedangkan untuk KJS, Ferrial mengatakan Dinkes telah memenuhi semua aturan yang ada, hanya tinggal menjalankan saja. "Yang jelas yang direncanakan oleh Dinkes sudah kami penuhi semua tinggal dilaksanakan," tandasnya.

(mdk/has)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar

Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar

Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat

Jokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat

Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri

Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri

AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya
Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Segini Gaji dan Tunjangan Bakal Diterima Setiap Bulan

Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Segini Gaji dan Tunjangan Bakal Diterima Setiap Bulan

Besar gaji pokok yang diterima semua menteri yang menjabat yakni Rp5.040.000 per bulan.

Baca Selengkapnya
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Keras! Sekjen PDIP Bilang Prabowo-Gibran Cermin Jokowi Tiga Periode

Keras! Sekjen PDIP Bilang Prabowo-Gibran Cermin Jokowi Tiga Periode

Pernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif

Baca Selengkapnya