DPRD Menilai Pemberian Nilai E Wamenkes ke DKI Melukai Kerja Keras Nakes
Merdeka.com - Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, menilai pernyataan Wakil Menteri Kesehatan melukai kerja keras tenaga kesehatan DKI yang berjuang melawan Pandemi. Diketahui, Wamenkes memberi nilai E untuk DKI terkait pengendalian pandemi di Jakarta.
"Saya pikir, memberi penilaian sah-sah saja, tapi harus jelas tolak ukurnya, objektif, by data. Di Jakarta, kita tidak bisa hanya menilai dari angka penularannya, harus nilai dari segala sisi," kritik Zita dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/5/2021).
Zita menambahkan, parameter sepatutnya diukur mulai dari respon tenga kesehatan, angka kesembuhan dan angka kematian. Karenanya, pemberian nilai E terhadap DKI patut dipertanyakan.
"Menkes harus lihat itu (paremeter) semua," jelas dia.
Zita meyakini, Dinkes DKI sudah bekerja maksimal dan di atas rata-rata. Dia mengungkap, data per 27 Mei, angka sembuhnya 95,7%, meninggalnya 1,7%.
"Angka Ini lebih baik dari yang lain," tegas dia.
Zita mengakui, adanya peningkatan penularan, tapi tidak bisa dikatakan bahwa DKI mendapat nilai E kareba melukai banyak perasaan Nakes di Ibu Kota.
"Ini sama saja mengabaikan pengorbanan 18 Nakes yang telah gugur melawan pandemi," klaim dia.
Zita berharap, Wamenkes bisa mengevaluasi apa yang telah diucap. Ketimbang memberikan penilaian yang tidak objektif, Zita mendorong sebaiknya pusat dapat memberikan bantuan pendampingan agar penanganan di tiap daerah lebih baik lagi.
"Kita tidak butuh nilai-nilai, Pemerintah Pusat harusnya mendorong, mengayomi, dan memberi semangat Nakes yang ada di daerah," dia memungkasi.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaDPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap
DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta
tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca SelengkapnyaHeru Budi Ingatkan Pendatang Baru ke Jakarta Harus Punya Pekerjaan dan Rumah Tinggal
Warga pendatang baru wajib mencatatkan administrasi kependudukan di Dukcapil DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaRUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN
DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaASN DKI Jakarta Dilarang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Sanksi Diterima Jika Melanggar
Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca Selengkapnya