Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau kembali kebijakan pergantian 22 nama jalan di Jakarta. Dia menilai, pergantian nama tersebut menyulitkan masyarakat terutama dalam perubahan dokumen kependudukan.

"Dengan adanya penggantian ini semuanya akan menjadi kesulitan buat kita semua. Khususnya yang mendapatkan perubahan nama jalan tersebut. misalnya satu contoh KTP-nya harus diubah," kata Rasyidi, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/7).

"Saya pikir melalui pimpinan DPRD DKI untuk menyampaikan pada gubernur dan wakil gubernur supaya ditinjau ulang," sambungnya.

Bila pergantian nama jalan di Jakarta tetap dilaksanakan, dia meminta agar Anies mengubah kebijakan tersebut. Dengan memberikan nama-nama tokoh Betawi pada jalan-jalan yang baru bukan mengubah jalan yang ada.

"Kalau misalnya pun mau dilaksanakan, menurut hemat kami dilaksanakan pada jalan-jalan yang baru. Misalnya DKI Jakarta membuat jalan baru, kita berikan nama Pak Haji Ali Sadikin, Pak Benyamin, daripada kita membuat yang baru, yang lama kita ubah. Sehingga akan menyulitkan masyarakat semua termasuk kita," paparnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengungkapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah membicarakan terkait pergantian nama jalan kepada DPRD DKI Jakarta.

"Nggak ada, saya enggak pernah denger. Jangankan DPRD, masyarakat yang jalannya diubah saja enggak diajak ngomong," kata Gembong, kepada wartawan.

Ia mengatakan imbas pergantian nama jalan ini tak begitu saja terselesaikan dengan hadirnya petugas jemput bola dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta untuk mengurus administrasi warga.

"Oke lah biayanya gratis katakan. Tapi dari sisi waktu, dari sisi yang lain kan itu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan juga oleh Pemprov (Pemerintah Provinsi)," ucapnya.

Oleh sebab itu, politisi PDI-P ini mendesak adanya evaluasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait pergantian nama jalan.

Sebab, pihaknya juga sudah merima aduan pergantian nama jalan dari tujuh kelompok masyarakat dan diperkirakan bakal terus bertambah.

"Itu yang mengajukan ke Fraksi PDI-P itu kan makin hari makin bertambah. Ada tujuh kelompok warga masyarakat yang melaporkan ke Fraksi PDI-P," imbuhnya.