DPRD DKI Sorot Dana KJP Mengendap Rp82,9 M, Wagub Sebut Masalah Teknis

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jamaludin menyoroti dana mengendap di rekening penampungan Bank DKI periode 2013-2021. Nilainya mencapai Rp82,97 miliar.

Temuan itu disampaikan Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2021 pada Rabu (24/8). Dia menduga dana mengendap itu karena terjadinya gagal salur dan gagal distribusi program KJP Plus dan KJMU.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, membantah Pemprov DKI Jakarta mengendapkan dana program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebesar Rp82,9 miliar selama periode 2013-2021 di rekening penampungan Bank DKI.

"Tidak pernah. Kami tidak pernah menghalangi apalagi mengurangi atau mengendapkan. Itu masalah mekanisme teknis," kata Riza di sela saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (27/8).

DKI Selalu Mempercepat Penyaluran Dana KJP

Riza menjelaskan Pemprov DKI selalu berupaya mempercepat penyaluran dana sosial pendidikan. Meski begitu, katanya, pencairan dana bantuan tergantung pada masyarakat karena saat ini semua dilakukan secara daring atau online.

Ia pun mendorong masyarakat untuk mempercepat pencairan dana KJP Plus dan KJMU.

"Itu kan dari masyarakat sendiri. Cair tidak cair itu kan bukan dihalangi oleh kami, karena kan dananya ada. Itu dari masyarakat sendiri, warga sendiri," tegas Riza.

Namun demikian, kata Riza, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait penyebab banyaknya dana yang belum tersalurkan tersebut.

"Nanti kami rapikan lagi, kami evaluasi apa yang menjadi penyebab, nanti kami cek," ucapnya.