DPRD DKI Sentil Pemprov DKI: Apa Sepeda Bayar Pajak Tiap Tahun?

Minggu, 6 Juni 2021 14:32 Reporter : Henny Rachma Sari
DPRD DKI Sentil Pemprov DKI: Apa Sepeda Bayar Pajak Tiap Tahun? Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. ANTARA

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menyayangkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, terkait dengan polemik pesepeda. Anies menyebut pesepeda sebagai pengguna jalan yang lebih berisiko dibanding pengendara kendaraan bermotor. Karenanya, Anies meminta kepada pemotor agar menghormati penggowes.

"Saya sangat tidak setuju dengan pendapat yang dilontarkan oleh Pak Anies, yang mengenai pemotor diminta untuk lebih menghormati pesepeda yang melintas di jalan, menurut saya jika pesepeda mempunyai etika dan sopan santun dalam berkendara di jalan, tidak akan terjadi konflik dan opini negatif berkepanjangan seperti sekarang ini," kata Kenneth di Jakarta, Minggu (6/6).

Pria yang kerap disapa Kent itu menilai, orang nomor satu di Jakarta itu asal berbicara tidak berdasarkan data, dan tanpa melihat realita dan efek negatif yang akan muncul di kemudian hari.

"Janganlah terkesan meng-anak emaskan pesepeda, memangnya warga Jakarta semuanya memakai sepeda? kan enggak juga. Banyak warga DKI yang masih menggunakan motor dan mobil, dan Kendaraan yang mereka pakai membayar pajak setiap tahunnya untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) DKI Jakarta, dengan uang PAD inilah yang bisa digunakan untuk pembangunan di DKI Jakarta. Pertanyaan saya, apakah sepeda membayar pajak setiap tahunnya? Tidak toh? Jadi apa yang harus di istimewakan?" tutur Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Menurut Kent, jika hanya untuk mengurangi kemacetan serta polusi udara di Jakarta, bisa dilakukan dengan cara sosialisasi dan edukasi yang baik serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

"Kalau mau mengimbau masyarakat untuk naik sepeda, supaya untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara juga tidak dengan cara feodal seperti ini. Jangan ada diksi perbedaan road bike atau non road bike, tidak juga semua masyarakat bisa membeli sepeda mahal. Jadi dengan strategi seperti ini, terkesan Pak Anies ini memaksa dan tidak memberikan masyarakat pilihan yang lain," ketusnya.

Kata Kent, dirinya juga senang menggunakan sepeda saat waktu senggang hanya untuk berolahraga. Namun, ia tidak seperti oknum para pesepeda yang arogan di jalan dan tidak mematuhi aturan dan undang undang yang berlaku.

"Saya juga main sepeda, tapi enggak gitu-gitu amat. Lihat waktu dan kondisi-lah pada saat main sepeda, jangan seenaknya aja di jalan tanpa memperdulikan hak pengguna jalan yang lain. Saya juga sudah sering memperhatikan bahwa para pengguna sepeda road bike dan non road bike ini jika bersepeda di jalan sering bergerombol dengan cueknya, pertanyaan saya, apakah pantas dengan yang masih dalam kondisi pandemi bersepeda dengan bergerombol? Apakah Pemprov DKI yakin dengan perilaku seperti itu tidak akan menimbulkan penyebaran virus Covid-19? Kalau sudah ada yang tertular dan menjadi klaster baru bagaimana? Apakah Pak Anies sudah berfikir matang-matang mengenai hal ini?" sambung Kent.

Dalam kondisi Pandemi seperti ini, sambung Kent, semua sangat serba sensitif. Jadi harus sangat berhati hati dalam membuat sebuah kebijakan, harus bisa berfikir secara komprehensif dan bisa mengakomodir kepentingan semua warga DKI Jakarta, jangan sampai terkesan kebijakan yang di buat serasa berat sebelah.

"Jangan sampai membuat kebijakan yang tidak adil, harus memikirkan kepentingan seluruh masyarakat DKI Jakarta. Sebelum kebijakan itu di eksekusi, seharusnya tanyakan dulu ke masyarakat DKI, apakah setuju atau tidak. Apakah lebih banyak manfaat daripada mudaratnya? Tidak bisa membuat kebijakan secara sepihak seperti ini yang pada akhirnya akan menjadi polemik negatif berkepanjangan seperti sekarang ini," tegas Kent.

"Gubernur DKI Jakarta itu ibarat Bapak bagi masyarakat DKI Jakarta, masyarakat DKI Jakarta adalah anak-anaknya. Jadi harus bisa membuat aturan yang bijaksana, ke depankan asas keadilan sosial, supaya seluruh masyarakat DKI Jakarta bisa merasakan manfaatnya," sambung Kent.

Oleh karena itu, Kent meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar mengevaluasi terkait kebijakan jalur yang diperuntukan pesepeda yang menggunakan anggaran sebesar Rp73 miliar.

"Anggaran Rp73 miliar untuk jalur sepeda itu bagaimana pertanggung jawabannya? Kabar terakhir bahwa Pak Anies berniat untuk menambah jalur hingga 500 kilometer, jalan sepeda yang sudah jadi saja mangkrak dan tidak digunakan secara maksimal, tempat parkir sepeda saja tidak ada, ini masih mau di buat jalur sepeda yang baru lagi. Realitanya para pesepeda jarang kok menggunakan jalan sepeda yang sudah di buat ini. Malah lebih sering menggunakan badan jalan sampai mengganggu hak pengguna jalan yang lain, Jadi apa gunanya masih mau menambah jalur sepeda lagi?" tuturnya.

Kent pun menyarankan jika ada anggaran lebih dalam hal pembuatan jalur sepeda lebih baik difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan penanggulangan banjir. Pasalnya masalah dua tersebut sangat urgen.

"Pak Anies pernah memikirkan perasaan masyarakat DKI gak, bagaimana perasaannya jika uang di pakai untuk proyek yang mubazir dan sia-sia? Kalau ada anggaran lebih, saran saya di fokuskan dululah untuk penanganan Covid-19 dan penanggulangan banjir. Dua hal ini yang lebih mendesak saat sekarang ini menurut saya, ekonomi juga masih sulit," bebernya.

Saat ini, kata Kent, seluruh lapisan warga Jakarta merasakan dampak akibat pandemi Covid-19, hingga untuk kebutuhan sehari-hari saja cukup sulit, para warga harus memutar otak agar bisa menghidupi keluarganya.

"Jika masyarakat menengah ke bawah di suruh untuk membeli sepeda saat sekarang ini dengan tujuan mengikuti kebijakan Pak Anies dalam menanggulangi kemacetan dan polusi udara, mereka juga pasti tidak akan mampu. Buat akan diri sendiri saja mereka sudah kesusahan, nanti sajalah kalau pandemi ini sudah selesai, baru berfokus kepada hal yang lain. Pada intinya jalan sepeda ini tidak urgent, sebaiknya tidak perlu ada penambahan jalur sepeda baru lagi, membuat sebuah kebijakan juga harus lebih realistis dan dengan pemikiran yang waras," tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengatakan, pengguna jalan yang lebih berisiko dibanding pengendara kendaraan bermotor, adalah pesepeda. Oleh karena itu, ia meminta pemotor agar menghormati para penggowes.

Menurut Anies, pesepeda dinilai paling berisiko, pengendara motor diminta menghormati keberadaan pesepeda di jalan raya.

"Saya berharap kepada semua ikuti, bila anda bersepeda, di situ ada jalur sepeda gunakan jalur itu. Bila anda bermotor lihat yang naik sepeda, pahami bahwa ini lebih berisiko loh baik sepeda dibanding naik motor, hormati dia. Begitu juga kendaraan besar lainnya," kata Anies Baswedan di acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2021 di Kementerian Perhubungan, Jumat 4 Juni 2021. [rhm]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini