Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD DKI Sebut Seleksi Usia di PPDB Jalur Zonasi Bina RW Jika Kuota Berlebih

DPRD DKI Sebut Seleksi Usia di PPDB Jalur Zonasi Bina RW Jika Kuota Berlebih PPDB SMP Tangsel. ©2019 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta, Iman Satria mengklaim jalur zonasi bina RW untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan usulannya. Iman mengatakan telah menghubungi secara langsung Kepala Dinas Pendidikan DKI.

"Itu usulan saya kemarin. Saya telepon ke Kepala Kadis supaya ada menambahkan kuota juga selain RW menambahkan juga di jalur prestasi ya alhamdulillah rupanya diterima sekarang," kata Iman saat dihubungi merdeka.com, Selasa (30/6).

Ia menuturkan, usulan itu disampaikan secara langsung kepada Kadisdik karena adanya sejumlah kasus calon peserta didik yang tidak lolos jalur zonasi, karena adanya seleksi usia.

Kendati teknis dan pelaksanaan jalur zonasi bina RW sama dengan zonasi yang telah dilakukan, Iman menegaskan pendaftaran di jalur tersebut berbeda. Karena, imbuhnya, di jalur RW sekolah akan memprioritaskan calon peserta didik yang tinggal di RW yang sama tanpa adanya seleksi usia.

Namun, jika kuota di sekolah tidak mencukupi menampung pendaftar, seleksi usia tetap diterapkan.

"Beda dong. Yang tinggal di RW terdekat Itu otomatis pasti diterima. Kalau seumpamanya melebihi kuota baru melihat usia," jelas Irman.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka jalur baru untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020. Jalur tersebut bernama jalur zonasi bina RW. Pendaftaran jalur tersebut dibuka pada 4 Juli.

"Hari ini kami mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan membuka jalur yang namanya jalur zonasi untuk bina RW sekolah," ujar Nahdiana dalam konferensi pers, Selasa (30/6).

Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka jalur zonasi bina RW untuk siswa yang tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur afirmasi dan zonasi. Jalur ini akan dibuka 4 sampai 6 Juli 2020.

"Maka kami umumkan Pemprov DKI membuka jalur zonasi untuk bina RW sekolah," ungkap Kepala Disdik DKI Jakarta Nahdiana melalui konferensi video, Selasa (30/6).

Jalur ini diperuntukan bagi siswa yang belum lolos dalam seleksi PPDB padahal jarak tempat tinggalnya tak jauh dari sekolah. Adanya jalur ini disebut Nahdiana memberikan kesempatan calon peserta didik baru hanya bisa memilih sekolah yang berada di RW domisilinya.

Dia menjelaskan alasannya terdapat jalur bina RW karena jumlah pendaftar dengan ketersediaan sekolah di masing-masing wilayah tidak merata. Terpenting, usia masih menjadi seleksi di jalur ini.

"Sebaran penduduknya di tiap sekolah tidak sama jadi nanti ketika satu RW banyak maka itu tadi usia kami akan seleksi. Ini untuk anak-anak yang tinggal di satu RW dengan sekolah," jelasnya.

Lebih lanjut, Nahdiana menuturkan, untuk jalur ini, pihaknya mengupayakan menambah kuota siswa di setiap kelas dari 36 siswa menjadi 40 siswa. Hal ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan disetujui.

Namun Nahdiana mengingatkan kuota pada tiap sekolah masih bergantung dengan jumlah minat siswa di setiap RW. Sehingga pemeringkatan dalam seleksi tetap berlaku untuk jalur ini.

"Ada RW yang anaknya melebihi dari rombongan belajar yang ada, sehingga seleksi berikutnya kami [tetap] menggunakan seleksi usia," ungkapnya.

Lebih lanjut, Nahdiana menekankan jalur ini tidak akan mengganggu porsi jalur prestasi akademis yang bakal dibuka 1 sampai 3 Juli.

Jalur prestasi akademis bakal dibuka dengan seleksi berdasarkan nilai rapor. Ia menyatakan tidak ada seleksi berdasarkan zona dalam jalur ini dan peserta yang tidak lolos jalur zonasi dihimbau mendaftar lewat sini.

PPDB jalur zonasi banyak dikritik karena aturan usia yang diduga menyebabkan banyak siswa berusia muda masuk sekolah negeri. Banyak orang tua menuntut PPDB jalur zonasi dibatalkan dan diulang.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Perludem: Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

Perludem: Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

Angka keterwakilan perempuan dalam hasil Pileg DPR 2024 meningkat menjadi 22,1 persen atau 128 kursi dari 580 kursi DPR

Baca Selengkapnya
Jakarta Tak Jadi Ibu Kota, PDIP Usul Pilgub DKI Satu Putaran

Jakarta Tak Jadi Ibu Kota, PDIP Usul Pilgub DKI Satu Putaran

Karena Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta akan berubah status menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

Baca Selengkapnya
Diberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024

Diberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024

Usai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya

Baca Selengkapnya
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya