DPRD DKI: PSBB Ketat Pelaksanaannya Jangan Tanggung

Kamis, 10 September 2020 09:52 Reporter : Yunita Amalia
DPRD DKI: PSBB Ketat Pelaksanaannya Jangan Tanggung Gedung Baru DPRD DKI Jakarta. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menganggap kebijakan rem darurat oleh Pemprov merupakan langkah tepat di tengah tren peningkatan kasus positif Covid-19.

Namun, dia mengingatkan kebijakan ini jangan mengorbankan masyarakat yang telah patuh menjalankan protokol kesehatan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

"PSBB ketat tepat, tapi jangan korbankan masyarakat yang patuh," katanya, Kamis (10/9).

Dia menuturkan, sejak awal skema PSBB transisi di DKI adalah kebijakan gagal. Sebab tidak ada ketegasan sanksi yang diberikan Pemprov kepada para pelanggar. Kendati Gubernur DKI Anies Baswedan telah menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur sanksi pelanggar PSBB transisi, hal itu dinilai Gilbert tidak maksimal.

Dampak dari ketidaktegasan Pemprov adalah, mobilitas masyarakat tidak terkontrol dan menyebabkan penularan Covid-19 di ibu kota sangat cepat.

"Semakin hari kasus semakin naik dan tidak terkendali. Melihat data jangan hanya melihat Rt, tapi harus juga melihat nilai absolut (10 kasus baru versus 1000 kasus baru per hari). Juga jangan hanya melihat positivity rate karena ini juga sudah terlambat 4,5 hari," jelasnya.

Baca Selanjutnya: Dia berpandangan merubah aktivitas masyarakat...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini