DPRD DKI Pertanyakan Alasan Anies Minta Koordinasi Penanganan Covid-19 Dipegang Pusat

Kamis, 21 Januari 2021 09:35 Reporter : Yunita Amalia
DPRD DKI Pertanyakan Alasan Anies Minta Koordinasi Penanganan Covid-19 Dipegang Pusat Gedung Baru DPRD DKI Jakarta. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Namun permintaan ini dinilai tidak tepat oleh DPRD DKI.

Anggota DPRD DKI dari fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengatakan pemerintah provinsi seharusnya berkoordinasi dengan para kepala daerah penyangga Jakarta terlebih dahulu.

"Saya melihat alasannya kurang tepat. Kelemahan Gubernur DKI adalah di koordinasi dan komunikasi di tiap level," ujar Gilbert, Kamis (21/1).

Politikus PDIP itu mengaku tidak mendapat informasi apakah tiga gubernur yakni DKI, Banten dan Jawa Barat telah melakukan rapat bersama untuk koordinasi mengenai bentuk PPKM di Jakarta sebagai episentrum dan menyusun langkah penanggulangan Covid-19 secara bersama-sama.

Ia menambahkan pandemi sejatinya didominasi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebab, pengobatan bagi pasien Covid-19 telah ditanggung pemerintah pusat.

"Biaya pengobatan penderita sepenuhnya ditanggung pusat, maka jadi aneh untuk kerja sama atau koordinasi saja tidak mampu. Padahal irisannya antar mereka," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan permintaan ambil alih kendali penanganan Covid-19 oleh pemerintah pusat didasarkan semakin tingginya okupasi tempat tidur rumah sakit di Jakarta.

"Pak Gub berkoordinasi dengan pemerintah pusat berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Botabek. Sehingga ketersediaan dari fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat tapi okupansinya turun," ucap Riza di Balai Kota, Selasa (19/1) malam.

Riza mengatakan, dukungan pemerintah pusat terhadap fasilitas kesehatan di kota penyangga DKI perlu ditingkatkan, mengingat 30 persen pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit di DKI tidak ber-KTP Jakarta.

"Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa menambah dukungan terkait fasilitas kesehatan. Selama ini sudah ada sesungguhnya, kami harap ada peningkatan bagi daerah di Botabek," ucapnya. [ray]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini