DPRD DKI Nilai Instruksi Mendagri Sebagai Pengingat Bukan Alat Copot Kepala Daerah

Jumat, 20 November 2020 09:13 Reporter : Yunita Amalia
DPRD DKI Nilai Instruksi Mendagri Sebagai Pengingat Bukan Alat Copot Kepala Daerah Gedung Baru DPRD DKI Jakarta. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta menganggap instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tidak bisa jadi acuan mencopot satu kepala daerah karena melanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono sepakat jika instruksi tersebut sebagai peringatan bagi seluruh kepala daerah.

Namun, Mujiyono mengatakan, pencopotan kepala daerah tidak bisa secara otomatis diputuskan hanya merujuk Instruksi tersebut.

"Kaitannya dengan akan dicopot, dilihat dulu Undang-Undang ada enggak aturan yang memperbolehkan itu. Kan kepala daerah hasil Pilkada," katanya, Jumat (20/11).

Politikus Demokrat itu menuturkan penerapan protokol kesehatan wajib ditaati oleh kepala daerah. Sehingga, menurutnya wajar jika Mendagri menerbitkan instruksi karena dianggap protokol kesehatan di berbagai daerah, khususnya di Jakarta mulai longgar.

Di sisi lain, Mujiyono mengingatkan, acara keramaian pada maulid tidak membuat Pemprov atau aparat penegak hukum melarang acara tersebut. Terpenting, menurutnya ketentuan protokol kesehatan untuk menekan penularan Covid-19 terlaksana dengan disiplin.

"Itu sebagai warning menurut saya, warning agar kelak di kemudian hari tidak terjadi seperti itu. Emang boleh kegiatan maulid dilarang? kegiatan maulid enggak boleh di larang, maulid ikuti aturan-aturan, jumlah dibatasi," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemprov DKI patuh atas segala aturan yang mengatur tentang protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Riza juga mengatakan komitmen DKI mematuhi instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pencopotan kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan.

"Pokoknya kami patuh pada aturan dan ketentuan. Negara ini negara hukum, punya aturan dan ketentuan. Ada UUD, UU, ada peraturan-peraturan lain. Prinsipnya kita patuh dan taat pada peraturan UU," ujar Riza di Balai Kota, Kamis (19/11).

Politikus Gerindra itu enggan menanggapi lebih lanjut atas penerbitan instruksi tersebut.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tanpa adanya instruksi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bisa saja mencopot satu kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Dasar pencopotan menurut Trubus adalah Undang-Undang Karantina Wilayah.

"Jadi sebenarnya pakai Undang-Undang Karantina Wilayah juga bisa. Ini hanya menguatkan saja sifatnya," kata Trubus, Jumat (20/11).

Baca Selanjutnya: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini