DPRD DKI Minta Perumda Sarana Jaya Kembalikan Uang Lahan DP Nol Rupiah Rp200 M
Merdeka.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengharapkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dapat mengembalikan uang yang sudah digunakan untuk pengadaan lahan DP nol rupiah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.
"Kita menekankan kembali, jangan sampai ada kerugian negara dari kasus kemarin. Uang Rp200 miliar harus kita tarik kembali, diluar proses hukum yang sedang dijalan," kata Aziz di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/3).
Pihaknya tidak ingin mencampuri kasus hukum yang ditangani oleh KPK. Namun hanya ingin mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan agar besaran anggaran yang sudah disetor bisa dikembalikan.
"Jadi yang ingin saya dengar ini bukan aspek hukum, tapi lebih ke arah aspek mitigasi risiko yang harus kita lakukan. Harapannya, uang yang sudah dikeluarkan, itu bagaimana mengembalikannya, sehingga Pemda DKI dalam hal ini tidak dirugikan," papar dia.
Selain itu, Aziz berharap adanya perbaikan terkait standar operasional prosedur (SOP) pembelian tanah oleh BUMD DKI. Sebab selama ini DPRD hanya terlihat dalam proses penganggaran saja.
"Satu hal yang menjadi perhatian Sarana Jaya adalah aspek yang diperhatikan adalah administratif, bukan aspek hukum karena sudah ada lembaga lain yang berwenang melakukannya,” ungkap dia.
“Kenapa kami fokus pada aspek administratif, karena kami tidak ingin kejadian-kejadian yang sebelumnya seperti penyalahgunaan wewenang dan salah prosedur yang berimbas pada aspek hukum itu bisa terjadi lagi," jelas dia.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono menyatakan pihaknya akan berusaha mengembalikan pembelian lahan tersebut.
"Kami masih mengoptimalkan untuk pengembalian dana tersebut, kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak legal, dan konsultan hukum kami," kata dia.
Lanjut Indra, saat ini Perumda Sarana Jaya masih menunggu proses hukum yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembelian lahan.
"Jadi kami masih belum bisa sampaikan tahapannya seperti apa, tapi itu juga menjadi concern kami," ucapnya.
Reporter: Ika Defianti
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya
Kepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaIbu Jubaedah Mekaarkan Senyum Di Desa Miskin
Ibu Jubaedah bercerita bahan dasar yang digunakan kerupuk ini adalah kencur.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemkot Depok Kucurkan Dana Rp 62,2 Miliar untuk THR 7.086 PNS
Besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret
Baca SelengkapnyaDijanjikan 5.000 Suara, Caleg di Palembang Tertipu Puluhan Juta Rupiah
Caleg DPRD SUmsel MM melapor ke polisi. Dia mengaku sebagai korban penipuan dan penggelapan terkait transaksi suara pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta
Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaProduksi Uang Palsu Mencapai Rp100 Juta di Bekasi, Sepasang Kekasih Diringkus Polisi
Sepasang kekasih itu sudah menjual sekitar Rp100 juta uang palsu
Baca Selengkapnya5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca Selengkapnya