DPRD DKI Minta Pemprov Tak Hanya Bantu Uang Pangkal Siswa di Sekolah Swasta

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta berencana menganggarkan Rp171 miliar untuk bantuan peserta didik baru tahun ajaran 2020 yang tidak lolos sekolah negeri dan kategori tidak mampu. Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani menegaskan, pihaknya akan mengawasi anggaran tersebut agar tepat sasaran.

"Saya dan kawan-kawan DPRD akan kawal rencana dana Rp171 M untuk sekolah gratis, nemang seharusnya begitu. Siswa di DKI tidak hanya yang berada di sekolah negeri, ada swasta juga. Semuanya harus diperhatikan," kata Zita lewat keterangannya kepada merdeka.com, Selasa (20/7).

"Wacana bantuan Rp171 M ini harus kita kawal, jangan sampai tidak tepat sasaran. Ini baru rencana, euforianya jangan berlebihan dulu," tambah dia.

Zita menuturkan, bila dilihat rincian dari Rp171 M itu, hanya cukup untuk pembiayaan uang pangkal saja, belum termasuk pembiayaan gedung. Harusnya, Pemprov DKI membantu semuanya, bukan hanya uang pangkal.

"Kalau Pemprov dengar suara rakyat di bawah, semuanya teriak minta digratiskan masuk sekolah swastanya. Bukan hanya uang pangkal," ujar politikus PAN itu.

Seharusnya, kata Zita, tidak ada alasan bagi Pemprov DKI untuk tak membantu menggratiskan biaya sekolah. Dia mencontohkan daerah lain salah satunya Brebes di mana sekolah swasta di gratiskan.

"Kita punya APBD puluhan triliun, ini masuk di APBD Perubahan, sumber paling aman dari BTT (Bantuan Tak Terduga). Maksimalkan juga program kerja sama dengan pihak swasta untuk biayai pendidikan siswa yang terkena dampak Covid-19. Kalau kita mau, pasti bisa untuk itu," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menganggarkan Rp171 miliar untuk bantuan peserta didik baru tahun ajaran 2020 yang tidak lolos sekolah negeri dan kategori tidak mampu. Anggaran sebesar Rp171 miliar tersebut mencakup untuk sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK.

"Hasil padanan data dari Dinas Sosial total anggaraannya Rp171.065.500.000," ujar Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DKI Jakarta Catur Laswanto yang dikutip melalui channel YouTube Pemprov DKI, Minggu (19/7/2020).

Catur menuturkan, bantuan tersebut diberikan bagi peserta didik tidak mampu yang terpaksa bersekolah di swasta. "Total anggaran yang akan diproyeksikan berasal dari 85.508 peserta didik berbagai jenjang yang diperoleh dari Dinas Sosial," papar dia.

Lebih lanjut, Catur menuturkan total pendaftar PPDB sebanyak 358.664 orang. Dari jumlah tersebut, yang diterima di sekolah negeri sebanyak 232.653 orang. Catur menjelaskan, kemudian sebanyak 126.011 orang dinyatakan tidak diterima oleh sekolah negeri, disaring untuk menentukan peserta didik dengan kemampuan ekonomi yang lemah.

"Kenapa kami padankan data yang asal dari PPDB dengan data Bansos, karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah maka harus dipastikan bahwa mereka yang layak, mereka yang sudah masuk dalam data Bansos," jelas Catur.

"Yang dibantu, tentu harus ada kriterianya. Namun, hari ini data Dinsos belum tentu relevan. Banyak orang mampu bayar makan, tapi bayar sekolah sudah tidak cukup. Makanya itu datanya di ambil saja dari jalur PPDB kemarin, data siswa yang tertolak lengkap di situ. Jadi tidak pusing lagi karena data. Kita butuh kerja cepat. Niatnya sudah baik, strateginya juga harus baik, biar hasilnya baik," ucapnya.