Merdeka.com - Gubernur Joko Widodo (Jokowi) telah memaparkan rencananya untuk lima tahun ke depan termasuk penanganan banjir di hadapan DPRD DKI Jakarta. Tapi bagi DPRD, program itu tak jelas dan mereka minta penjelasan yang konkret.

"RPJMD belum memuat arah kebijakan dan strategis yang akan dilakukan dalam membangun kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah sekitar DKI Jakarta," ujar perwakilan Fraksi PKS di DPRD, Muhammad Subki, saat membacakan pandangan fraksi di Rapat Paripurna DPRD, Jakarta, Kamis (7/3).

Kritikan juga datang dari Fraksi PPP. Menurut partai lembang kabah itu, program kerja Jokowi belum menggambarkan seperti apa dan bagaimana Jakarta di lima tahun ke depan.

"Artinya secara kualitas, apa yang dituangkan dalam RPJMD DKI belum bisa menggambarkan ke mana pembangunan ibu kota," kata anggota PPP, Ichwan Zayadi.

Ichwan meminta Jokowi menjelaskan lebih rinci mengenai program kemacetan, banjir, pedagang kaki lima, pemukiman kumuh, utilitas, dan fasilitas publik lainnya. Apalagi RPJMD ini menjadi acuan penyusunan rencana strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas arah pengembangan pembangunan daerah, sering kali program SKPD berjalan tidak fokus.

"Kami mohon penjelasannya karena sering terjadi misslink dalam pelaksanaan program di antara masing-masing SKPD," katanya.

Ditemui terpisah, Jokowi merasa apa yang ada di RPJMD 2013-2017 sudah jelas. Sebab, secara makro desain sudah ada.

"Tapi sekali lagi masalah banjir bukan urusannya Jakarta sebagai hilir, tapi juga hulu. Pemerintah pusat juga perlu berkoordinasi, Jawa Barat Banten juga harus dikoordinasi," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta.