DPRD DKI Jakarta tak yakin 'surat sakti' pak RT efektif

Kamis, 14 September 2017 16:11 Reporter : Fikri Faqih
Razia parkir liar. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berencana untuk melibatkan RT, RW dan kelurahan dalam menerapkan aturan larangan memiliki mobil tanpa ada garasi. Namun, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Wiliam Yani meragukan rencana tersebut dapat berjalan dengan baik, tanpa ada sosialisasi.

Yani mengatakan, hubungan antara RT/RW dan Pemprov DKI Jakarta kurang harmonis saat Basuki Tjahaja Purnama menjabat. Sebab beberapa perizinan yang harus melalui mereka, dipangkas dengan alasan efisiensi.

"Saya agak ragu itu bisa berjalan. Dulukan surat-surat yang harus lewat RT/RW dipangkas waktu Ahok mimpin. Nah kalau sekarang mereka mau diberdayakan lagi gak tahu ya bisa apa enggak," katanya kepada merdeka.com, Kamis (14/9).

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta belum pernah menerapkan sistem larangan memiliki mobil tanpa garasi sebelumnya. Sehingga, politisi PDI Perjuangan ini menyarankan agar melakukan sosialisasi selama satu tahun.

Yani menambahkan, rasa tidak enak seorang RT bisa jadi membuat mereka tetap mengeluarkan surat kepemilikan garasi tetangganya. Karena bisa jadi, RT lebih mementingkan hubungan bertetangga mereka dibandingkan aturan pemerintah daerah.

"Misalnya depan rumah Pak RT mau beli mobil dah lama banget, tapi gak punya garasi, apa tega dia gak kasih surat rekomendasi itu. Makanya kita harus kasih sosialisasi dengan masif," jelasnya.

Mengenai adanya kendaraan yang sudah terparkir di jalan, Yani mengungkapkan, Perda larangan memiliki mobil tanpa garasi ini tidak berlaku surut. "Jangankan ngilangin mobil yang lama, yang jelas baru aja sulit diterapkan," tutupnya.

Sebelumnya, Djarot menilai pemilik kendaraan masih belum patuh pada Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Padahal, salah satu ketentuannya, seseorang atau badan usaha punya kendaraan bermotor wajib menyediakan garasi.

Menurut Djarot, dalam Perda, setiap pemilik kendaraan diwajibkan punya garasi. Ketentuan itu berlaku untuk perorangan atau badan usaha. Tapi nyatanya banyak yang melanggar. Untuk itu peran RT dan RW untuk mengawasi warganya akan ditingkatkan.

"Kalau penerbitan STNK yang baru, mobil baru kan ya itu ada jaminan, mengetahui siapa, sepengetahuan sampai kelurahan, RT/RW, bahwa Djarot mau beli mobil," katanya saat di Balai Kota DKI, Rabu (13/9).

"Ada enggak jaminan Djarot itu punya garasi? Baru setelah ada jaminannya kita sampaikan ke Samsat untuk di proses STNK nya," tambah Djarot. [fik]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.