Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD DKI: Drainase buruk, Dinas PU harus dihukum

DPRD DKI: Drainase buruk, Dinas PU harus dihukum Pipa gorong-gorong. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta menilai Dinas PU tidak melakukan antisipasi dengan baik menghadapi musim hujan. Terbukti dari tergenang ruas Jl MH Thamrin dan Sudirman, beberapa waktu lalu.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua, selama ini pihaknya sudah memberikan anggaran besar untuk membangun drainase yang baik. Tapi nyatanya, saat curah hujan meningkat drainase tidak sanggup menampung debit air.

"Dia buat proyek tapi hasilnya enggak maksimal," kata Inggard di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (28/12).

Belajar dari kondisi ini, dia menyatakan Dinas PU harus diberikan sanksi tegas. Minimal menurunkan jabatan pegawai yang tak kerja maksimal.

"Yang dia belanjain uang rakyat bukan uang dia, kalau hasil enggak optimal ya yang buat saluran itu tanggung jawab," tegasnya.

Politikus Golkar ini, selama ini Dinas PU terkesan asal-asalan dalam membuat gorong-gorong. Menurutnya, bagaimana mungkin gorong-gorong di ruas jalan protokol hanya berdiameter 60 sentimeter.

"Jangan uang negara habis buat buat itu tapi fungsi dan manfaatnya enggak ada," kritiknya.

Dia juga berharap Pemprov rutin melakukan audit di semua dinas untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah diberikan.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Perludem: Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

Perludem: Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

Angka keterwakilan perempuan dalam hasil Pileg DPR 2024 meningkat menjadi 22,1 persen atau 128 kursi dari 580 kursi DPR

Baca Selengkapnya
196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024

196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024

291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.

Baca Selengkapnya