DPRD DKI: Drainase buruk, Dinas PU harus dihukum
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta menilai Dinas PU tidak melakukan antisipasi dengan baik menghadapi musim hujan. Terbukti dari tergenang ruas Jl MH Thamrin dan Sudirman, beberapa waktu lalu.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua, selama ini pihaknya sudah memberikan anggaran besar untuk membangun drainase yang baik. Tapi nyatanya, saat curah hujan meningkat drainase tidak sanggup menampung debit air.
"Dia buat proyek tapi hasilnya enggak maksimal," kata Inggard di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (28/12).
Belajar dari kondisi ini, dia menyatakan Dinas PU harus diberikan sanksi tegas. Minimal menurunkan jabatan pegawai yang tak kerja maksimal.
"Yang dia belanjain uang rakyat bukan uang dia, kalau hasil enggak optimal ya yang buat saluran itu tanggung jawab," tegasnya.
Politikus Golkar ini, selama ini Dinas PU terkesan asal-asalan dalam membuat gorong-gorong. Menurutnya, bagaimana mungkin gorong-gorong di ruas jalan protokol hanya berdiameter 60 sentimeter.
"Jangan uang negara habis buat buat itu tapi fungsi dan manfaatnya enggak ada," kritiknya.
Dia juga berharap Pemprov rutin melakukan audit di semua dinas untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah diberikan.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaQ & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaHanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Baca SelengkapnyaDPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPerludem: Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat
Angka keterwakilan perempuan dalam hasil Pileg DPR 2024 meningkat menjadi 22,1 persen atau 128 kursi dari 580 kursi DPR
Baca Selengkapnya196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024
291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.
Baca Selengkapnya