Merdeka.com - DPRD DKI meminta Pemprov menghapus dana hibah untuk organisasi Bamus Betawi. Anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong Warsono, menilai lebih baik Bamus Betawi mendapat hibah berupa kegiatan yang melekat pada satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) DKI atau tiap dinas.

"Jadi, dalam rapat, Komisi A mengajukan agar Bamus Betawi melakukan kegiatan yang melekat ke SKPD," kata Gembong di Jakarta, Sabtu (13/11).

Ia mencontohkan, melakukan kegiatan perekonomian yang melibatkan UMKM. Lalu, jika Bamus Betawi ingin mengadakan kegiatan dalam rangka pelestarian budaya Betawi, mereka bisa mengajukan proposal kegiatan ke Dinas Kebudayaan.

"Intinya supaya lebih berdaya. Sehingga, pemberdayaan Bamus Betawi akan lebih efektif, bukan seperti sekarang yang sifatnya hibah uang. Hibah uang kan menurut pandangan teman-teman komisi itu kurang melakukan pemberdayaan," tegas Gembong.

Menurutnya, usulan penyetopan dana hibah pada APBD tahun 2023 ini juga berlaku untuk Badan Musyawarah Suku Betawi 1982.

Soal anggaran dikeluarkan, lanjutnya, bisa saja hibah kegiatan memakan anggaran lebih besar.

"Kalau hibah melekat di SKPD, maka alokasi anggaran kepada Bamus Betawi jauh lebih besar dalam rangka mengangkat kualitas bamus betawi, dalam konteks pemberdayaan masyarakat Jakarta," pungkasnya.

Sebelumnya, Wagub DKI Riza Patria menilai semua organisasi butuh dukungan dana dari Pemprov.

"Harapan kami bersama, Bamus Betawi dan organisasi lainnya yang selama ini eksis hadir di Jakarta juga perlu mendapatkan dukungan dari APBD," kata Riza di Jakarta, Kamis (11/11).

Kendati begitu, politikus Gerindra itu menyatakan pihaknya akan mempelajari masukan dari anggota dewan. "Kami nanti akan pelajari apa yang menjadi penyebab rekomendasi itu," jelas dia.