DPRD DKI Cecar Dinas SDA soal Tanggung Jawab Sodetan Ciliwung yang Disebut Mangkrak
Merdeka.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kewenangan pembangunan proyek sodetan kali Ciliwung kepada Dinas Sumber Daya Air (SDA) saat rapat pada Rabu (1/2). Wakil Komisi D Nova Harivan Paloh bertanya apakah proyek tersebut tanggung jawab Pemprov DKI atau dipegang penuh oleh pemerintah pusat.
"Pak Yusmada (Kepala Dinas SDA), saya minta keterangan sedikit saja mengenai sodetan Ciliwung. Ini kan digembor-gemborkan katanya mangkrak nih di SDA. Nah sodetan itu gimana, tanggung jawab pusat atau kita? Mangkraknya di mana?" kata Nova saat rapat.
Mendengar hal tersebut, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan bahwa pembebasan lahan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Sodetan itu, baik pembebasan lahannya maupun fisiknya, oleh Kementerian PU. Pembebasan lahannya ada proses namanya praperencanaan, ujungnya adalah penlok. Di situlah peran kita," ujar Yusmada.
"Layout desainnya oleh pemohon, oleh Kementerian (PUPR), 'Tolong kalau ada pembebasan lahan jadikan penlok'. Nah penlok itu lah gubernur membentuk panitia persiapan pengadaan lahan," tambah Yusmada.
Lebih lanjut, Yusmada mengatakan bahwa di penlok ada inlet dan outlet. Titik masuknya air disebut inlet dan tempat keluarnya air disebut outlet.
"Ada mulut inlet outletnya. Itu ada di area penloknya Ciliwung. Di outletnya ada penlok Cipinang. Itu pembebasannya oleh pemerintah pusat," kata Yusmada.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek sodetan kali Ciliwung dan Kanal Banjir Timur (KBT), Jakarta, Selasa (24/1). Dia memuji kinerja Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono yang mampu menyelesaikan pembebasan lahan dengan cepat.
Jokowi menegaskan, banjir Jakarta harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Dari hulu telah diselesaikan bendungan Ciawi dan Sukamahi. giliran Jakarta yang perlu diselesaikan yakni sodetan kali Ciliwung.
"Sebentar lagi akan selesai mungkin April Insya Allah sudah selesai sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun," kata Jokowi.
Jokowi bercerita, dalam waktu satu setengah bulan telah selesai pembebasan lahan. Sehingga pengeboran bisa dilanjutkan kembali. Dia yakin, proyek ini mampu menyelesaikan persoalan banjir di ibu kota. Setidaknya proyek sodetan ini mampu mengurangi volume air mencapai 63 meter per kubik.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaHeru Budi Ingatkan Pendatang Baru ke Jakarta Harus Punya Pekerjaan dan Rumah Tinggal
Warga pendatang baru wajib mencatatkan administrasi kependudukan di Dukcapil DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP soal Luhut Pandjaitan Dukung Prabowo-Gibran: Mungkin Ada yang Memerintahkan
PDIP tak ambil pusing dengan dukungan Luhut kepada Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaBerapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?
Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali
Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca SelengkapnyaDPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaCurhat Pengungsi Gempa Bawean: Bantuan Lambat, Letak Dapur Umum Sangat Jauh
Kebutuhan makan para pengungsi yang berada di pedesaan cukup memprihatinkan lantaran ketiadaan dapur umum.
Baca Selengkapnya