Merdeka.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz akan memanggil Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo untuk meminta penjelasan terkait wacana sistem ganjil genap untuk motor saat PSBB masa transisi.

"Ingin tahu alasannya apa? Latar belakangnya apa? Pertimbangannya apa? Biar ini bisa dijelaskan ke masyarakat, disosialisasikan seandainya memang itu mau diterapkan," katanya saat dihubungi, Selasa (9/6).

Dia menyebut rencananya pertemuan dengan Kadishub DKI dilaksanakan pada besok Rabu (10/6) atau lusa, Kamis (11/6). Aziz mengharapkan Pemprov DKI Jakarta dapat mempertimbangkan kembali mengenai rencana sistem ganjil genap untuk motor.

Sebab dia beralasan kendaraan pribadi dapat meminimalisir penyebaran virus Corona atau Covid-19.

"Kendaraan roda dua itu kan transpor untuk kalangan menengah ke bawah. Kalau ada ganjil genap ini kan mungkin secara ekonomi juga berdampak ke mereka," ucapnya.

Kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor tercantum dalam Pergub Nomor 51 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB pada masa transisi.

"Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor pelat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap, setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor pelat genap dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal ganjil; dan nomor pelat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan angka terakhir dan nomor pelat kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua)," bunyi Pasal 18 dalam Pergub tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor bisa saja batal diterapkan jika dinilai tidak diperlukan. Saat ini Pemprov DKI masih melihat perkembangan kasus virus corona Covid-19 di Jakarta.

"Jadi gini, ada dua, satu emergency break, satu ganjil genap, dua-duanya untuk pengendalian. Tapi kita akan lihat jumlah kasus," kata Anies di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan, Pemprov DKI juga memantau jumlah warga yang melakukan kegiatan bepergian selama PSBB masa transisi. Bila dinilai diperlukan, maka sistem ganjil genap akan diterapkan.

"Bila tidak diperlukan ya tidak digunakan. Sama seperti PSBB, bila wabahnya ternyata meningkat, jumlah kasus bertambah maka diterapkan PSBB. Jadi bukan berarti kalau ada dalam aturan pasti dilaksanakan, pasti digunakan," tutur Anies menjelaskan.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com