DPRD Desak Pemprov DKI Segera Perbaiki Data saat Testing Covid-19
Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mendorong Pemerintah Provinsi DKI melakukan perbaikan data bagi sasaran yang akan dilakukan testing. Menurutnya, jumlah kasus yang dilaporkan juga berasal dari orang yang sama namun berulang kali dilakukan tes Covid-19.
"Petugas kesehatan juga bolak balik dites, orang yang sama bolak balik dites dan itu terjadi sejak awal wabah. Sama sekali tidak ada cleansing data. Seharusnya itu dicleansing berdasarkan NIK," ucap Gilbert, Jumat (22/1).
Politikus PDIP sekaligus epidemiolog itu meyakini masih banyak data testing Pemprov DKI yang salah, seperti data ganda, salah input dan sebagainya.
"Batasi tes sesuai indikasi. Jangan semua dites, lakukan pembersihan data yang dikirim. Buat jumlah tenaga pengawas yang banyak," imbuhnya.
Pernyataan Gilbert tersebut menyikapi ucapan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menilai, testing Covid-19 berkali-kali saat ini salah secara epidemiologi. Sebab, testing tidak dilakukan terhadap orang-orang baru.
"Cara testingnya salah, testingnya banyak, tapi kok naik terus. Habis dites orang kayak saya setiap kali mau ke Presiden dites Barusan saya diswab. Seminggu bisa 5 kali swab karena masuk Istana. Emang bener gitu? Testing kan enggak gitu harusnya kan," katanya.
Budi mengatakan, testing yang efektif secara epidemiologi bukan tes mandiri. Tetapi, yang harusnya di tes adalah orang suspek Covid-19.
"Testing epidemiologi ya aku diajarin tuh sama temen-temen dokter, bukan testing mandiri. Yang dites tuh orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep Presiden. Nanti 5 kali (dites) standar WHO kepenuhi tuh, 1 per 1.000 per minggu, tapi enggak ada gunanya testingnya secara epidemiologi," tuturnya.
Menurut Eks Wakil Menteri BUMN ini, cara tersebut harus dibenahi perihal 3T (testing, tracing, treatment). Dia berharap, kerja sama semua pihak bisa lancar dalam urusan 3T.
"Hal hal yang gitu-gitu yang mesti diberesin. Sebagian ada di tempat saya urusan testing tracingnya. Karena sekarang kan puskesmas tidak di bawah saya padahal saya harus pakai itu puskesmas," kata Budi.
"Gubernur bisa bilang, bukan di bawah saya juga itu, di bawah bupati wali kota. Kan jadi tambah complicated ini dengan UU Otonomi Daerah," tandasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaDinkes DKI Akhirnya Mengungkap Jumlah Kasus Covid-19 JN.1 di Jakarta Selama Tahun 2023
Ani menjelaskan, JN.1 memiliki gejala yang sama seperti Covid-19 lainnya.
Baca SelengkapnyaDPS Pemilu adalah Daftar Pemilih dari Pemutakhiran Data Pemilih, Begini Penjelasannya
DPS adalah singkatan dari Daftar Pemilih Sementara. Karena statusnya masih bersifat sementara, data-data tersebut masih akan diperbaharui.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pasien Covid-19 yang Dirawat di Rumah Sakit RI Naik 255 Persen
Tjandra mengatakan, data WHO menunjukkan, ada kenaikan 255 persen perawatan Covid-19 di rumah sakit Indonesia.
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 Meningkat di 21 Provinsi
Tren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.
Baca SelengkapnyaJokowi Bilang Data Pertahanan Bersifat Rahasia, Anies: Jangan Berlindung Dalam Kerahasiaan Ketika Tak Bisa Jelaskan
Menurut Anies, jawaban data itu sebetulnya simpel dan sederhana. Tinggal dibuka saja data yang bisa dibuka atau tidak bisa dibuka ke publik.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaFOTO: Waspada DBD, Dinkes DKI Jakarta Prediksi Kasus Demam Berdarah Dengue Terus Naik hingga Mei 2024
Dari data terakhir yang dihimpun hingga 26 Maret 2024, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan penyebaran kasus DBD terbanyak yakni 716 kasus.
Baca SelengkapnyaPSI soal Temuan PPATK: Baiknya Dibuka ke Publik Secara Transparan
Dengan dibukanya data temuan itu harapannya tidak lagi ada tuduhan-tuduhan.
Baca Selengkapnya