DPRD deadline Pemprov DKI, bulan depan monorail harus diputuskan
Merdeka.com - Kelanjutan proyek monorail yang dibangun PT Jakarta Monorail (PT JM) hingga saat ini masih belum jelas. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memberikan tenggat waktu hingga bulan Juli untuk memutuskan kelanjutan proyek tersebut.
"Harusnya bulan ini, maksimal bulan depan harus ada keputusan (monorel) berhenti atau lanjut. Semua diserahkan ke Pemprov. Tinggal mereka sampaikan ke DPRD," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (4/6).
Pria yang akrab disapa Sani ini menegaskan, DPRD akan meminta kepastian kelanjutan proyek tersebut kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Sebab, proyek yang telah dilanjutkan pada 2013 lalu oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hingga kini terganjal pendanaan proyek. Selain itu, lanjut dia, Ahok berjanji akan memanggil direksi PT JM dan tim kajiannya untuk menentukan nasib monorail.
"Kita masih menunggu respon pak Basuki yang mau undang direksi monorel. Gimana kesanggupan pendanaannya. Kita kalau mendengar masukan dari warga, maunya lanjut. Tapi kan kalau lanjutnya ada syarat tambahan dari PT JM, itu yang harus dipertimbangkan," pungkas dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca SelengkapnyaDPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak
Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Sediakan 259 Bus untuk Mudik Gratis, Catat Tanggal dan Kota Tujuan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggelar program mudik gratis untuk masyarakat pada momen Lebaran 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaTak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta
tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca Selengkapnya