Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan manfaat sumur resapan sudah terlihat sejak 2 tahun lalu. Manfaat ini diklaim Riza lantaran lokasi sumur resapan dibangun di tempat yang tepat.

"Kita lihat dalam dua tahun ini kan terasa manfaat dari sumur resapan. Karena dibuat di tempat-tempat yang memang terjadi genangan-genangan ya apabila terjadi hujan yang ekstrim," ucap Riza di Balai Kota, Rabu (17/11).

Namun, Riza menghormati sikap beberapa fraksi di DPRD yang menyinggung soal efektivitas sumur resapan sebagai pengendali banjir.

Riza berujar, efektivitas sumur resapan juga diikuti dengan fungsi pembangunan olakan dan gerebek lumpur di situ, embung, waduk, ataupun polder.

"Sudah dilihat, dirasakan dua tahun ini, efektivitas sumur resapan kan cukup baik kemudian juga dibuat olakan-olakan selain program gerebek lumpur, program pembuatan situ, embung, waduk, polder kemudian tanggul program lainnya normalisasi, naturalsiasi semua dibuat," jelasnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Agustina Hermanto atau populer dengan nama Tina Toon meminta Pemprov DKI menghapus anggaran terhadap kegiatan tidak penting seperti sumur resapan. Nantinya anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk normalisasi sungai.

Dalam penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas rancangan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022, disebutkan bahwa Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp1,2 triliun untuk normalisasi sungai. Tina menilai nilai anggaran itu sebaiknya ditingkatkan.

"Kami mendorong agar anggaran ini bisa ditingkatkan pada tahun 2022 ini, program-program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai," ucap Tina di Gedung DPRD, Selasa (16/11).

Dia menambahkan, alokasi anggaran Rp1,2 triliun untuk normalisasi sungai bahkan terlambat dilakukan selama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin.

Sebab, berdasarkan catatan Fraksi PDIP, selama 4 tahun Anies menjabat, kegiatan normalisasi sungai hampir tidak berjalan.

"Walaupun terlambat karena selama 4 tahun terakhir pemerintah provinsi tidak melakukan sedikitpun normalisasi," tegurnya.

Masalah pembebasan lahan juga disoroti oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah. Sebagai mitra kerja Dinas Sumber Daya Air (SDA), Ida mendapat laporan dari Kepala Dinas SDA, Yusmada Faizal, bahwa dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembebasan lahan, khususnya di bantaran Sungai Ciliwung.

Perlu diketahui, bahwa pembebasan lahan merupakan kegiatan erat dengan normalisasi sungai.

"Memang anggaran PEN yang dipinjamkan untuk kita ini tidak bisa terealisasi maksimal untuk berbicara normalisasi Ciliwung," ucap Ida kepada merdeka.com, Selasa (7/9).

Kendala utama yang dihadapi Dinas SDA dalam kegiatan pembebasan lahan adalah masalah surat-surat yang dimiliki warga. Tidak dijelaskan detil maksud dari surat warga yang kemudian menjadi kendala.

"Untuk sementara, kemarin itu belum bisa terealisasi dikarenakan terkait dengan surat-surat tanahnya. Ini yang memang masih menjadi kendala," kata Ida.

Namun demikian, kata Ida, kendala pembebasan lahan tidak berhenti hanya karena kendala dokumen surat warga. Politikus PDIP itu berujar, Dinas SDA sudah melakukan pembayaran atas pembebasan lahan di satu lokasi.

Pembayaran tersebut, kata Ida, menggunakan dana PEN tahap pertama tahun 2021.

"Kemarin sudah 50 sekian persen kalau ada satu lagi dibayarin," katanya. [rhm]

Baca juga:
Wagub DKI Soal Normalisasi Sungai: Sudah Didiskusikan dengan Kementerian PUPR
PDIP Sebut Anies Tak Pernah Normalisasi Sungai Selama Pimpin DKI
Perbaikan Turap Kali Baru Guna Antisipasi Banjir
Upaya Gubernur Anies Tanggulangi Banjir Jakarta
Pemkot Jakbar Manfaatkan Taman Kota Jadi Tempat Penampung Air Banjir
Cegah Banjir, Pemprov DKI Keruk 1,29 Juta Meter Kubik Lumpur dari Saluran Air